Laporan : Rifaldy Happy (JMSI), Editor : Mahmud Marhaba
KOTA GORONTALO [KP] -Anggota DPRD Kota Gorontalo, Arifin Miolo menilai Dinas Sosial dan Pemerintah Kelurahan tidak transparan soal penanganan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS).
Hal ini menyusul setelah begitu banyak aduan masyarakat yang ditujukan kepada DPRD Kota Gorontalo baik secara personal maupun secara kelembagaan.
“Banyak laporan dan aduan yang masuk ke DPRD. Mereka yang seharusnya menerima justru tidak diakamodir dalam penyaluran bantuan,” kata Arifin, Senin(11/05/2020).
Arifin meminta, pihak Dinas Sosial dan Kelurahan harus serius dalam penyaluran bantuan kemasyarakat.
“Makanya jangan sampai pihak Dinas Sosial dan Kelurahan hanya main-main dengan ini. Ini jangam dianggap enteng. Ini persoalan nyawa dan keselamatan manusia.,” tegasnya.
Dirinya meminta, baik Dinas Sosial dan Pemerintah Kelurahan agar mengumumkan secara terbuka soal data dan jumlah penerima semua jenis bantuan.
“Berapa total jumlah warga, berapa yang terdampak, berapa jumlah penerima PKH, BPNT, BLT, dan penerima bantuan pangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, serta jumlah jenis bantuan lainnya, seperti bantuan dari BASNAS dan lain-lain,” urainya.#[KP]
