Laporan : Yadi / Editor : YR
Maluku Utara [kabarpublik.id] – Gubernur Provinsi Maluku Utara diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan, Ir. Abuhari Hamza dengan resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakoor) Kabupaten Kota Layak Anak atau KLA Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 di Sahid Bella Kota Ternate.
Rakoor yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara itu turut dihadiri oleh Kepala DP3A Malut, Hj. Musyrifah Alhadar, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak Kementerian PPA, RR Endah Sri Rejek,
Pendamping Independen KLA Malut, Hamid Patilima, Karo Administrasi Malut, Rahwan K. Suamba, Operator Kepala Bidang KLA dn Gugus Tugas KLA Perwakilan DP3A Kabupaten Kota.
Ir. Abuhari Hamza saat membacakan sambutan Gubernur menyampaikan, tujuan dilaksanakan -Nya Rapat Koordinasi Kabupaten Kota Layak Anak Tahun 2023 ini sebagai tahapan bersama untuk mensinergikan serta mengkolaborasikan seluruh sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya dari semua unsur yang ada dalam pemenuhan hak anak dn perlindungan terhadap anak berdasarkan Undang – undang.
“Nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Guna menjamin pemenuhan hak anak tersebut pemerintah daerah berkewajiban untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak,” ucapnya, Rabu, 8 Maret 2023.
Mengingat anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik itu fisik maupun sosialnya. Disamping itu KPPA telah melaksanakan penilaian Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2022 dan Provinsi Maluku Utara mendapatkan 3 predikat penghargaan Kota Ternate dengan tingkat Madya, Kabupaten Halbar dan Kota Tikep dengan tingkat pertama.
Maka dengan demikian Provinsi Maluku Utara baru mencapai 30 persen proses terpenting dalam pengembangan Kota Layak Anak dalam pemenuhan 5 klaster, yaitu pertama, kebijakan koordinasi dan aksi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan jajaran perangkat daerah, lebih lagi penegak hukum, media masa, lembaga masyarakat dunia, toko agama, dan seluruh masyarakat secara berkesinambungan.
“Maka dari itu dalam kesempatan ini saya sangat berharap penguatan koordinasi seluruh stekholder secara terencana menyeluruh dan berkelanjutan,” ujarnya saat menutup sambutan Gubernur Provinsi Maluku Utara.
