Laporan : Yadi / Editor : YR
MALUKU UTARA [kabarpublik.id] – Field Officer Sulawesi Region (Gorontalo-Ternate) Muhammad Rizki Satria menyebut, Ternate saat ini menjadi salah satu kota yang terpilih untuk mengembangkan ketangguhan kota berbasis perubahan iklim dari 10 kota di Indonesia.
Kota berbasis perubahan iklim ini Muhammad Rizki menjelaskan, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghitung kerentanan potensi dampak bencana maupun emisi Gas Rumah Kaca atau GRK.
Meski demikian, pelatihan penyusunan rencana aksi iklim Kota Ternate 2023 yang dilaksanakan oleh United Cities and Local Governments Asia Pasific (UCLG ASPAC) kemarin hingga hari ini ia mengatakan, pihaknya masih masuk dalam pembahahan proses mitigasi, yaitu bagaimana menghitung emisi Gas Rumah Kaca.
“Sebab ini sangat penting karena itu masuk di Indikator Kerja Utama atau IKU dalam RPJMD. Makanya hasil dari pelatihan ini diharapkan bisa menjawab IKU Kota Ternate,” ucapnya kepada awak media di Muara Mall, Kamis (27/07/2023).
Ia menambahkan, para peserta selama dua hari ini telah diberikan pelatihan dari tiga pemateri dari CCROM SEAP IPB pusat tentang inventarisasi, baseline dan mitigasi. Proses inventarisasi GRK dilakukan dengan pengisian data kota ke dalam sistem sign smart KLHK.
Lebih lanjut Muhammad Rizki, saat ini setiap provinsi dan kabupaten kota wajib melaporkan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sesuai Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk mencapai target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca dalam pembangunan nasional.
Dikatakan, jadi pelatihan penyusunan rencana aksi iklim dua hari itu bisa diketahui berapa target emisinya, namun ini masih langkah awal. Untuk targetnya perlu ada data-data yang harus kita lengkapi sebab saat ini kan peserta diajarkan dulu memakai data-data yang ada.
“Jadi kita mengumpulkan data dulu setelah semua data lengkap baru akan keluar berapa target emisi Gas Rumah Kaca di Kota Ternate, supaya menjawab indikator kerja awal laporan pertanggungjawaban Pak Wali karena sudah masuk di dalam RPJMD Kota Ternate,”ujarnya.
Muhammad Rizki juga mengungkapkan, peserta yang mengikuti pelatihan ini dari kelompok kerja yang terdiri beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan akademisi, dan teman – teman dari destabilitas kurang lebih sebanyak 40 orang
