BATAM (kabarpublik) – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Amin AK, menegaskan, kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau, untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) periode 2021–2024.
Pernyataan itu disampaikan Amin usai menggelar pertemuan dengan Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Batam, dikutip dari Parlementaria, Selasa (2/12/2025).
Secara umum, kata dia, KUR bukan core business dari BNI. Namun sebagai salah satu bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dipercaya menyalurkan KUR, tetap mendapat alokasi cukup besar. Pada 2024, menerima Rp10 triliun.
“Karena BNI bank Himbara yang diberi kepercayaan untuk menyalurkan KUR melalui berbagai program, kami berharap dikelola dengan sebaik-baiknya dan menjadi bagian dari bisnis BNI,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Dia juga menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperkuat perekonomian nasional.
Saat ini jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65 juta unit, dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penyerapan tenaga kerja hingga 97 persen.
“Bahkan, saat krisis ekonomi global, UMKM tetap bertahan. Karena itu pemerintah harus memiliki keberpihakan dan perhatian yang bagus kepada UMKM untuk pemberdayaan dan peningkatan kelasnya melalui dukungan KUR,” jelasnya.
Amin berharap BNI semakin optimal menjalankan peran sebagai penyalur KUR, meski alokasinya terkecil dibanding bank Himbara lainnya. Menurutnya, sejumlah temuan BPK pada tahun-tahun sebelumnya terkait pengelolaan KUR di BNI muncul karena program itu bukan kompetensi inti.
Namun ia meyakini, pada 2025 terjadi peningkatan signifikan dalam tata kelola penyaluran KUR BNI.
“Tahun ini seandainya diperiksa BPK dan hasil auditnya keluar pada 2026, saya kira 90 persen dari temuan itu sudah tidak ada, karena semua yang menjadi rekomendasi BPK sudah ditindaklanjuti dengan baik,” pungkas legislator Dapil Jawa Timur IV itu.
