JAKARTA (kabarpublik) – Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang tegas menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh dibebankan pada APBN.
“Tidak tepat bila APBN harus menanggung, justru memperberat kondisi keuangan negara yang sudah dalam keadaan terbatas. Permasalahan proyek infrastruktur KCJB muncul sejak awal, seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030,” Anis Byarwati, melalui keterangan tertulis, di Jakarta, seperti dikutip dari Parlementaria, Jamis (16/10/2025).
Bahkan, tambah dia, menteri perhubungan saat itu Ignatius Jonan, tidak menyetujui proyek Whoosh, alasannya, bakalan tidak bisa dibayar.
Berdasar informasi yang beredar PT PSBI sebagai entitas anak usaha KAI sekaligus pemegang saham terbesar di PT KCIC, tercatat ada kerugian hingga Rp 4,195 triliun pada 2024. Kerugian terus berlanjut di tahun 2025 pada semester I-2025 juga merugi sebesar Rp 1,625 triliun. “Kereta Cepat menurut data BPS, hanya ramai saat-saat liburan saja, padahal biaya investasi sangat tinggi, lalu harus menanggung operasional yang tidak kecil,” ungkapnya.
Politisi PKS itu juga mengungkapkan, hal itu menjadi pelajaran berharga terutama untuk pemerintahan saat ini, agar setiap pilihan kebijakan yang melibatkan kepentingan publik harus ditimbang secara mendalam manfaat dan mudaratnya.
“Perusahaan BUMN yang awalnya sudah sehat itu kini terbebani membayar utang Rp2 triliun per tahun untuk proyek kereta cepat yang notabene penugasan presiden terdahulu, padahal para pembantunya sudah memperingatkan sebelumnya,” kata doktor ekonomi jebolan Universitas Airlangga itu.
Dia juga mengingatkan, penggunaan APBN hanya untuk hal esensial. “Dengan aturan baru dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, dividen disetorkan kepada Danantara dan tidak masuk APBN, maka Danantara harus mengelola dan mencarikan solusi yang tidak membebani APBN lagi,” tutupnya.
