JAKARTA (kabarpublik) – Dr Dewi Motik Pramono MSc mewakili Dewan Pertimbangan Kongres Wanita Indonesia (Kowani), menanggapi dan menjelaskan terkait surat mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Kowani, Nannie Hadi Tjahjanto SH. Langkah itu dinilai melanggar AD/ART yang mendasarkan pada musyawarah dan mufakat.
Bahkan, mosi tidak percaya yang ditulis di atas kop surat resmi Kowani itu dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap organisasi.
“Langkah yang diambil para pembuat surat mosi tidak percaya yang ditujukan kepada Ketua Umum Kowani itu jelas keliru dan tidak berdasar,” kata Dewi Motik, di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Seperti diketahui, pernyataan mosi tidak percaya itu disampaikan 19 anggota Kowani dan dituangkan dalam surat resmi tertanggal 14 November 2025. Cara-cara seperti dinilai sebagai bentuk pelanggaran AD/ART, sepihak, dan lemahnya tata kelola organisasi yang berbuntut pada desakan kongres luar biasa.
Menurut Dewi, perbedaan pendapat dalam suatu organisasi itu hal biasa, apalagi organisasi besar seperti Kowani yang telah berdiri selama kurang lebih 100 tahun dan memiliki 119 anggota organisasi wanita, seharusnya bila ada permasalahan bisa diselesaikan secara internal tanpa harus melibatkan pihak luar.
Sebab itu Dewi dan Ketua Umum Kowani beserta seluruh pengurus mengadakan ishlah demi menjaga keutuhan dan persatuan organisasi Kowani, mengedepankan musyawarah dan mufakat.
”Kami mengundang semua pengurus, termasuk mereka yang membuat surat mosi tidak percaya, tapi mereka tidak hadir dan itu bisa diartikan bahwa mereka tidak menanggapi penyelesaian internal, dan tidak paham berorganisasi,” kata Dewi.
Dewi juga menyayangkan, karena mosi tidak percaya itu juga ditanggapi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, yang terkesan memberi dukungan kepada kelompok yang mengajukan mosi tidak percaya itu.
”Undangan ishlah dari kami tidak digubris, mereka merasa di atas angin, karena sudah mendapat dukungan dari Ibu menteri,” tegas Dewi.
Saat memberikan keterangan, Dewi Motik Pramono didampingi para ketua bidang Kowani, di sela pembukaan Ramadhan Kowani 2026.
Dia mengaku sangat menyesalkan kejadian itu dan berharap menteri bisa mengerti dan berlaku bijaksana dengan tidak membela segelintir orang yang jelas-jelas telah melakukan pengkhianatan terhadap organisasi .
”Biarkan kami yang mengurus masalah ini, pihak luar tidak usah ikut campur, karena kami yang lebih tahu marwah organisasi ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada titik cerah maupun tindak lanjut penyelesaian, termasuk kemungkinan terselenggaranya kongres luar biasa.
Semoga Kowani tetap eksis dan berjalan dengan berbagai kegiatan yang didukung semua anggota dari berbagai organisasi wanita yang ada di Indonesia. (atimodjo)
