BOGOR (kabarpublik) – Pupuk Indonesia Group menggelar sosialisasi mengenai penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru untuk pupuk bersubsidi kepada para Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) di wilayah Bogor, Sabtu (1/11/2025).
Perwakilan Pupuk Indonesia Group, Hasan Bisri, menjelaskan bahwa penurunan HET ini mulai berlaku sejak 22 Oktober 2025, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/KPTS/SR.310/M/10/2025. Langkah ini, kata Hasan, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi per 22 Oktober mengalami penurunan. Ini menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian nasional,” ujar Hasan.
Dalam keputusan tersebut, HET pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai berikut, Pupuk Urea: Rp1.800 per kilogram, Pupuk NPK: Rp1.840 per kilogram, Pupuk NPK Kakao: Rp2.640 per kilogram, Pupuk ZA: Rp1.360 per kilogram, Pupuk Organik: Rp640 per kilogram
Hasan menambahkan, Pupuk Indonesia juga akan memberikan kompensasi selisih harga terhadap stok pupuk bersubsidi di PPTS hingga 21 Oktober 2025. Langkah ini diambil untuk melindungi kios dan distributor resmi agar tidak merugi akibat penyesuaian harga yang diberlakukan pemerintah.
“Kami memahami masih ada stok lama di lapangan dengan harga sebelum penyesuaian. Karena itu, mekanisme kompensasi akan diberlakukan agar seluruh pihak dalam rantai distribusi tetap terlindungi,” jelasnya.
Sementara itu, HMU Kurniadi, Koordinator Koperasi Jasa Gema Indonesia Maju yang juga merupakan pelaku distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Bogor, menilai pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Pupuk Indonesia, pelaku usaha distribusi (PUD), dan PPTS dalam mengawal kebijakan HET baru tersebut.
Ia juga mendorong optimalisasi sistem digital e-RDKK untuk memperkuat akurasi data penerima pupuk bersubsidi.
“Kami akan terus berkoordinasi dan turun langsung ke lapangan agar penerapan HET baru ini berjalan efektif dan sesuai aturan. Sosialisasi ini menjadi langkah awal menuju tata kelola pupuk bersubsidi yang lebih transparan, efisien, dan berkeadilan,” tegas Kurniadi.
