Laporan : Jaringan Berita SMSI
Editor : Mahmud Marhaba
KWANDANG (KP) – Amanat Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 8 Ayat (2), disebutkan bahwa “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI”. Amanat ini merupakan amanat agung yang harus dijunjung tinggi oleh Pemerintah sebagai pihak yang diberikan kewajiban oleh Undang Undang untuk menjamin rakyat yang diperintahnya dalam hal ketersediaan dan kelancaran penyaluran BBM guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat diseluruh wilayah NKRI baik di perkotaan, pedesaan, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah Kepulauan, daerah terluar, ataupun daerah terdepan.
Untuk itulah pada medio 2015, BPH Migas menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 06 tahun 2015 tentang Penyediaan dan Pendistribusian jenis BBM tertentu dan Jenis BBM khusus penugasan pada wilayah yang belum terdapat Penyalur.
Kondisi ini membuat anggota Komisi VII DPR-RI, Fadel Muhammad, mengundang BPH Migas melakukan sosialisasi peraturan tersebut di Provinsi Gorontalo yang memiliki wilayah yang belum terdapat penyalur BBM seperti di wilayah Gorontalo Utara. Sosialisasi yang dilaksanakan di Gorontalo Utara tersebut dihadiri anggota Komite BPH Migas, Hari Pratoyo, Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thoriq Modanggu, yang diilanjutkan dengan Pemaparan oleh Komite BPH Migas Hari Pratoyo.
Hari Pratoyo dalam amanahnya mengatakan masih banyak terdapat wilayah yang masyarakatnya belum menikmati kemudahan dalam memperoleh BBM, yang merupakan komoditas vital masyarakat, yang seharusnya dapat diakses dengan mudah dan dengan harga yang sama di seluruh wilayah NKRI. Apa yang dihadapi oleh masyarakat di sebagian daerah adalah kenyataan bahwa BBM masih merupakan komoditas mewah bagi masyarakat yang tinggal di Kepulauan, daerah Terpencil, Daerah Terluar dan Daerah Terdepan.
Ditambahkannya pula, dengan minimnya infrastruktur umum dan sebaran penyalur BBM yang belum merata, maka yang dialami oleh masyarakat di wilayah-wilayah tersebut adalah BBM dengan harga yang cukup tinggi serta kesulitan dalam memperolehnya.
Hal ini juga yang dialami oleh masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara. Kondisi ini menjadikan Fadel Muhammad mengupayakan agar Gorontalo Utara seperti kecamatan Tolinggula, Sumalata dan Ponelo memiliki SPBU yang harga BBM-nya sama dengan daerah lain di Gorontalo.
“Kebutuhan BBM sudah merupakan hal yang utama bagi masyarakat di daerah ini. Olehnya Saya mengundang pihak BPH Migas untuk merencanakan agar daerah sperti Tolinggula dan Ponelo bisa dihadirkan SPBU yang memiliki harga BBM yang sama,” ungkap Fadel dengan penuh optimis.
Sementara itu, Wakil Bupati Gorontalo Utara dalam sambutannya mengucpkan terima kasih kepada anggota Komisi VII, Fadel Muhammad, yang telah memfasilitasi kehadiran BPH Migas di Gorontalo Utara.
“Saya berterima kasih kepada pak Fadel Muhammad yang telah berusaha membangun Gorontalo Utara dari sejak beliau menjadi Gubernur Gorontalo. Terbentuknya kabupaten Gorontalo Utara ini juga tidak lepas dari buah tangan bapak Fadel Muhammad hingga pembangunannya saat ini pesat dan berkembang. Kini daerah ini akan diijadikan daerah yang memiliki sumber BBM yang setara yang sama dengan daerah lainnya di provinsi Gorontalo,” ungkap Thoriq Modanggu.
Fadel pun bergharap agar masyarakat Gorontalo Utara bisa menikmati bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Pemerintah ungkap Fadel Muhammad, dalam hal ini Menteri ESDM melalui Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2016, telah juga meluncurkan kebijakan mengenai satu harga BBM yaitu dengan mendorong percepatan pembangunan Penyalur di seluruh wilayah NKRI, dengan tujuan pemerataan dan persamaan harga BBM khususnya jenis BBM tertentu dan jenis BBM Khusus penugasan di kabupaten Gorontalo Utara.
Pada kesempatan itu, BPH Migas, Fadel Muhammad dan para undangan mendengarkan testimonial sub penyalur di Ponelo Kepulauan, Mohammad Enggowa serta pemaparan oleh PT Pertamina (Persero) MOR VII, Addieb Arselan.#(KP)
Komentar