Laporan : Iswadi
Editor : YR
MALUKU UTARA [kabarpublik.id] – Untuk mendukung pencapaian pembangunan tahun 2025, maka Pemerintah Provinsi Maluku Utara memproyeksikan belanja daerah sebesar Rp3,47 Triliun lebih.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur yang diwakili Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. Samsuddin A. Kadir, saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Malut tahun 2025, di Bella hotel Ternate, Selasa (30/4/2024).
Sekprov menjelaskan, dari proyeksi jumlah belanja daerah sebesar Rp3,47 triliun tersebut, porsi belanja modal ditargetkan sebesar 27,3 persen, belanja barang dan jasa untuk pembangunan sebesar 31,9 persen, belanja hibah dan bansos sebesar 3,2 persen, serta belanja transfer bagi hasil ke Kabupaten/Kota sebesar 3,6 persen.
Lanjut Sekprov, untuk memenuhi kebutuhan belanja tersebut, Pendapatan Daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp3,51 Triliun, dengan proporsi yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 24,6 persen, pendapatan transfer 74,9 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,6 persen.
Menurut Sekprov dirinya mengakui bahwa, sesuai evaluasi pelaksanaan pembangunan, tentunya masih banyak hal yang perlu dilakukan guna menjawab permasalahan dan tantangan serta isu-isu strategis pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk menyikapi permasalahan pembangunan dan isu strategis, maka RKPD Malut tahun 2025 diarahkan pada 5 (lima) tujuan dan sasaran prioritas pembangunan yaitu;
(1). Menyiapkan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif,
(2). Menyiapkan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan,
(3). Penyiapan fondasi transformasi tata kelola melalui penguatan reformasi birokrasi,
(4). Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokratis, serta stabilitas ekonomi, dan
(5). Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk pembangunan berkelanjutan.
“Tentunnya melalui forum ini, perlunya adanya penajaman terhadap berbagai macam usulan dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang telah dibahas pada Forum Lintas Perangkat Daerah,” harapnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Malut, A. Yasin Hayatudin, dalam laporannya menyampaikan bahwa penetapan RKPD diikhtiarkan pada tanggal 30 Juni 2024, setelah memperoleh masukan dari hasil Musrenbangnas RKP tahun 2025, hasil evaluasi Bina pembangunan daerah Kemendagri, serta penetapan RKP tahun 2025.
“Tentunya pada setiap tahapan yang telah kami lakukan, akan terreport ke aplikasi SIPD yang dimulai sejak pengimputan Renstra dan Renja perangkat daerah,” katanya.
Menurutnya, Musrenbang RKPD Provinsi Malut tahun 2025, dengan tema Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Penyiapan Fondasi Transformasi, memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu
(1). Sebagai media penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan dan kegiatan prioritas pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang diintegrasikan dengan prioritas pembanguan Provinsi yang tertuang dalam daftar (aspirasi) akan diinput dalam SIPD,
(2). Pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota berdasarkan Tupoksi perangkat daerah Provinsi,
(3). Usulan kegiatan masyarakat, hasil kesepakatan peserta Musrenbang RKPD tahun 2025 diprioritaskan secara optimal.
Dirinya juga menyebut, berdasarkan penjaringan usulan Musrenbang Kabupaten/Kota yang telah diinput melalui aplikasi SIPD, maka jumlah usulan aspirasi masyarakat yang dibahas pada forum lintas perangkat daerah dan Musrenbang Provinsi sebanyak 1. 235 usulan yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota, terbagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu;
(1). Kelompok ekonomi dan SDA sebanyak 583 usulan,
(2). Kelompok infrastruktur dan pengembangan wilayah sebanyak 348 usulan,
(3). Kelompok pemerintahan dan pembangunan sebanyak 304 usulan.
Selain itu dirinya juga melaporkan terkait dengan hasil penilaian kinerja pemerintah Kabupaten/Kota terhadap 8 aksi konvergensi penurunan Stunting tahun 2023, hal itu berdasarkan Keputusan Gubernur Malut Nomor: 394.1/KPTS/MU/2023, maka peringkat 1 diraih Halbar dengan skor 119, peringkat 2 oleh Kota Ternate dengan skor 118 dan peringkat 3 diraih Kabupaten Kepulauan Sula dengan skor 109.
Tidak saja itu, penilaian terhadap dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota melalui kegiatan PPD (Penghargaan Pembangunan Daerah) tahun 2024 diraih oleh; Kategori Kota. Jura 1 Kota Tidore Kepulauan dengan nilai 1,93, sedangkan kategori Kabupaten juara 1 diraih Kabupaten Halmahera Tengah dengan nilai 1,85 dan juara 2 Kabupaten Halmahera Barat dengan nilai 1,48.
Hadir dalam Musrenbang RKPD Provinsi Malut tahun 2025, Sekprov Malut, Kepala BSKDN (Badan Sttatrgi Kebijakan Dalam Negeri) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, Ketua DPRD Malut, Kabinda Malut, Bupati Haltim, Bupati Halsel, Pj. Bupati Halteng, Wakil Bupati Halbar, pimpinan OPD dan Forkopimda Malut, para Rektor, serta perwakilan dari Pemda Kabupaten/Kota dan sejumlah tamu undangan. #[Adpim/KP]
Komentar