Laporan : Arsad Tuna (Jarber SMSI), Editor : Mahmud Marhaba
KWANDANG [KP] – Gonjang-ganjing tentang kasus pemalsuan Ijazah dalam proses promosi Pendamping Desa Pemberdayaan ternyata tidak berpengaruh pada kegiatan para Tenaga Pendamping Professional di Kabupaten Gorontalo. Bertempat di aula Kantor Dinas PMD Kabupaten Gorontalo Utara mereka menggelar Rapat Koordinasi dengan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, OPD Teknis Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Desa.
Koordinator P3MD Kabupaten Gorontalo Utara, Ismail Udin melalui rilis yang dikirimkan ke redaksi media ini menyatakan bahwa Rakor terbatas ini diselenggarakan terkait menyikapi adanya pekerjaan fisik yang di Danai oleh Dana Desa untuk tahun 2018 yang sampai sekarang belum selesai.
Menurut data yang ada pada Sistim Informasi Pembangunan Desa (SIPEDE) khusus untuk Kabupaten Gorontalo Utara masih banyak fisik pekerjaan yang belum selesai, sehingga perlu di koordinasikan dengan OPD teknis pelaksanaan Dana Desa, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kata Mais sapaan akrab Korkab P3MD itu.
Sementara itu dalam sambutannya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo Utara, Abdullah Bakari, menyambut baik terselenggaranya Rakor terbatas ini.
“Jadi rakor ini adalah sebuah momen untuk mengevaluasi secara keseluruhan semua pekerjaan yang menggunakan dana Desa, kami selaku OPD Teknis dalam hal ini akan bersinergi dengan segenap Tim Pendamping Professional yang ada di Kabupaten Gorut untuk melakukan evaluasi dan monitoring,” kata Kadis PMD saat di hubungi awak media, Minggu (04/08/2019).
Rakor terbatas ini dihadiri oleh Unsur Dinas PMD Kabupaten Gorontalo Utara, Unsur KPW P3MD Propinsi Gorontalo, TPP Se Kabupaten Gorontalo Utara kecuali PLD.
Pada akhir rilisnya, Korkab P3MD Gorontalo Utara mengatakan bahwa Rakor terbatas ini merekomendasikan untuk melaksanakan Rakor diperluas yang akan dihadiri oleh seluruh PLD, Kepala Desa, dan Camat.#[KP]
