JAKARTA (kabarpublik.id) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya, Denny Michels Adlan, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan yang dilakukan pada Kamis (13/8) tersebut bertujuan untuk mendalami berbagai paket pekerjaan DJKA di wilayah Jawa Timur.
“Penyidik meminta keterangan dari saksi Denny Michels Adlan terkait paket pekerjaan DJKA di Jawa Timur,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/8).
Kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada April 2023. Dari pengembangan perkara tersebut, KPK terus mengusut dugaan praktik suap dalam sejumlah proyek pembangunan dan pemeliharaan prasarana perkeretaapian.
Hingga Januari 2026, lembaga antirasuah telah menetapkan dan menahan 22 tersangka yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari pejabat Kementerian Perhubungan, pejabat pembuat komitmen (PPK), anggota kelompok kerja (Pokja), hingga pihak swasta dan mantan anggota DPR RI.
Salah satu tersangka yang turut terseret dalam kasus ini adalah mantan anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024, Sudewo. Selain itu, sejumlah pejabat dan pengusaha yang diduga terlibat juga telah menjalani proses hukum.
Tak hanya individu, KPK juga menetapkan dua perusahaan sebagai tersangka korporasi dalam perkara tersebut, yakni PT Istana Putra Agung dan PT KA Properti Manajemen.
Pemeriksaan terhadap Denny Michels Adlan merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengungkap peran para pihak yang terlibat serta menelusuri mekanisme pelaksanaan proyek yang diduga menjadi objek tindak pidana korupsi.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
