JAKARTA (kabarpublik.id) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan praktik pemerasan yang dilakukan tersangka LBS di luar wilayah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa Bupati Sorong Selatan berinisial PK dan Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo berinisial S sebagai saksi pada Selasa (10/11/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan kedua saksi tersebut bertujuan mengungkap kemungkinan adanya praktik pemerasan serupa yang dilakukan LBS di sejumlah daerah.
“Pemeriksaan saksi Bupati Sorong Selatan, termasuk juga saksi Sekda Purworejo, tentunya semuanya didalami berkaitan dengan adanya dugaan praktik-praktik serupa (pemerasan) yang dilakukan oleh tersangka LBS,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11) malam.
Menurut Budi, penyidik ingin memastikan apakah dugaan pemerasan yang dilakukan LBS hanya terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang atau juga melibatkan pihak di daerah lain.
Keterangan dari para saksi dinilai penting untuk mengungkap kemungkinan meluasnya praktik tersebut sekaligus memperjelas keterlibatan LBS dalam perkara yang sedang ditangani KPK.
“Apakah hanya dilakukan di Pemalang atau kemudian juga merembet ke daerah-daerah lain? Dengan demikian, keterangan dari para pihak tersebut tentunya sangat membantu penyidik untuk kemudian mengungkap dugaan praktik pemerasan ini secara menyeluruh, terutama yang dilakukan oleh LBS,” ujarnya.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 28 Juli 2026. Dalam operasi tersebut, salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Pemalang berinisial AW.
Dua hari kemudian, tepatnya 30 Juli 2026, KPK mengumumkan penetapan empat tersangka yang terbagi dalam dua klaster perkara dugaan pemerasan.
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan AW terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak swasta. Dalam perkara ini, KPK menetapkan AW bersama orang kepercayaannya berinisial MH alias GH sebagai tersangka.
KPK menduga AW melalui GH meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. GH diduga mengumpulkan uang dengan total mencapai Rp1,98 miliar.
Sementara itu, klaster kedua berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap AW yang melibatkan SBD dan ayahnya, LBS.
SBD diketahui merupakan anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK. Penyidik menduga SBD memberikan informasi mengenai proses administrasi penanganan perkara kepada LBS.
Informasi tersebut diduga dimanfaatkan LBS untuk meminta uang kepada AW dengan menjanjikan bantuan pengurusan perkara di KPK.
Melalui pemeriksaan saksi dari sejumlah daerah, KPK kini berupaya menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa yang dilakukan LBS di luar Kabupaten Pemalang.
