Laporan : Tim Kabar Publik
Editor : Mahmud Marhaba
GORONTALO (KP) – Dialog Publik Nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Gorontalo, berlangsung Senin (17/09/2018) di Grand-Q Kota Gorontalo.
Komisi Penyiaran Indonesia, merupakan Lembaga Negara Indepent yang menangani Lembaga Penyiaran dan isi siaran yang sehat dan berkualitas. Hal ini disampaikan, Maruli Marunda, selaku Sekjend KPI.
Menurutnya, UU 32 tahun 2002, tentang siaran, peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawasi siaran agar tidak menayangkan siaran kekerasan, pelecehan seksual dan lainnya merusak moralitas masyarakat.
Ketua KPI, Juliandre Darwis, PhD, menegaskan bahwa tugas cukup banyak untuk monitoring industri media. Anggota KPI dan KPID yang terbatas sangat sulit memantau isi siaran dari media. Disadarinya, konten lokal wajib dilakukan oleh media yang ada di daerah, siapa yang akan mengawasi? Bagaimana jika pengawasnya dalam hal ini KPID, dengan segala keterbatasannya seperti infrastruktur yang masih sehat kurang.
“KPID memiliki kapasitas membantu Pemda dalam pengawasan isi siaran. KPID terus saja menyuarakan sehingga bisa di dengar oleh Pemda,” ungkap Yuliandre Darwis.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo yang diwaliki oleh Assisten I, Sukri Botutihe, menyadari bahwa infrastruktur didaerah sangat terbatas. Namun, ungkap Sukri, kehadiran KPID dianggap belum terlalu penting kehadirannya di daerah.
“Saya sudah berkomunikasi dengan pihak KPID, mereka sudah bekerja dengan maksimal, namun hasilnya belum bisa terlihat. Dimana masalahnya? Ternyata dalam hal komunikasi yang dibangun pihak KPID dengan pihak pengambil kebijakan Pemda dan DPRD,” tegas Sukri.
Kegiatan Dialog Publik Nasional dihadiri oleh 5 anggota Komisioner KPI dari 9 jumlah anggota KPI di Pusat. “Ini hal yang sangat luar biasa, kehadiran KPI di Gorontalo yang turun dengan full team,” ungkap El Nino Mohie anggota Komis I DPR RI sambil berharap agar peserta dialog bisa memanfaatkan kedatangan team KPI.#(KP)
Komentar