JAKARTA (kabarpublik.id) – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah memeriksa biro perjalanan umrah PT TAS terkait dugaan pelanggaran penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang menyebabkan 158 jamaah terdampak pada periode Juli hingga Agustus 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 120 calon jamaah diduga gagal diberangkatkan ke Tanah Suci, sementara 38 jamaah lainnya mengalami kendala kepulangan ke Indonesia.
Kasubdit Penindakan Haji Khusus dan Umrah Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nano Sugianto, mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan perjalanan tersebut.
“Direktorat Jenderal Pengendalian sedang melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti terkait dugaan pelanggaran berupa kegagalan pemberangkatan maupun pemulangan jamaah umrah,” kata Nano di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Menurutnya, Kemenhaj telah memeriksa Direktur PT TAS berinisial NJ, sejumlah jamaah terdampak, serta pihak-pihak terkait lainnya. Saat ini, proses penanganan memasuki tahap pemeriksaan dan penindakan.
Berpotensi Kena Sanksi Administratif
Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, Ahmad Abdullah, mengungkapkan PT TAS diduga melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 470 ayat (5) huruf e dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
“Berdasarkan tingkat pelanggaran yang mengakibatkan 38 jamaah umrah terlantar, penyelenggara perjalanan ibadah umrah ini layak dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ahmad menjelaskan sanksi yang dapat dijatuhkan mulai dari pembekuan izin usaha hingga pencabutan izin operasional, tergantung hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran yang terbukti.
Selain sanksi administratif, Kemenhaj juga masih mendalami kemungkinan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut.
Pengawasan Diperketat
Kementerian menegaskan proses pemeriksaan akan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan memberikan perlindungan maksimal kepada jamaah.
Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik penelantaran maupun dugaan penipuan terhadap jamaah umrah.
“Saya menerima banyak laporan terkait travel umrah yang menelantarkan jamaah di Jeddah maupun Makkah. Ada yang tidak dibelikan tiket dan ada pula yang diberikan informasi tidak benar. Kami akan bertindak tegas,” kata Dahnil.
Ia telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk meningkatkan pengawasan dan mengambil langkah hukum secara tegas terhadap pelanggaran yang merugikan jamaah.
Menurut Dahnil, setiap penyelenggara perjalanan umrah yang terbukti menelantarkan jamaah, meskipun baru satu kali melakukan pelanggaran, dapat dikenai sanksi berat hingga pencabutan izin operasional.
Kemenhaj mengimbau masyarakat untuk memastikan legalitas biro perjalanan sebelum mendaftar umrah dan segera melapor apabila menemukan indikasi pelanggaran yang berpotensi merugikan jamaah.





