SUBANG (kabarpublik.id) – Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui vaksinasi ternak secara masif dan terukur. Pada tahun 2026, sebanyak 151 ribu dosis vaksin PMK dialokasikan untuk Provinsi Jawa Barat guna menekan risiko penularan dan menjaga keberlanjutan sektor peternakan.
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026 sebagai bagian dari strategi pengendalian wabah di berbagai daerah.
Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, menjelaskan bahwa dari total alokasi nasional tersebut, 80 persen diperuntukkan bagi zona pemberantasan, 15 persen untuk zona pengendalian, dan 5 persen sebagai stok cadangan untuk merespons cepat munculnya kasus baru.
Khusus Provinsi Jawa Barat, Kementan mengalokasikan 151 ribu dosis vaksin PMK yang dibagi ke dalam dua tahap distribusi, yakni periode Januari–Maret dan Juli–Agustus 2026, masing-masing sebanyak 75.500 dosis.
“Pada Januari, Jawa Barat telah menerima 60.000 dosis vaksin PMK. Sisa alokasi akan disalurkan secara bertahap pada pengiriman berikutnya,” ujar Hendra saat kegiatan Kolaborasi dan Akselerasi Vaksinasi PMK di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (5/2/2026).
Hendra menambahkan, pendistribusian vaksin ke kabupaten dan kota di Jawa Barat akan dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat agar pelaksanaan vaksinasi berjalan merata dan tepat sasaran.
Langkah percepatan ini dilakukan seiring masih ditemukannya kasus PMK di sejumlah wilayah. Berdasarkan data pemantauan hingga 1 Februari 2026, tercatat 16 kejadian PMK dengan total 177 kasus di Jawa Barat. Tingginya populasi ternak serta mobilitas lalu lintas ternak antarwilayah menjadikan Jawa Barat sebagai daerah prioritas pengendalian.
Selain vaksinasi, Hendra menekankan pentingnya penerapan biosekuriti secara konsisten untuk mencegah masuk dan menyebarnya virus PMK melalui manusia, peralatan, kendaraan, maupun pergerakan ternak.
“Vaksinasi dan biosekuriti adalah satu kesatuan. Keduanya harus berjalan bersamaan untuk memutus rantai penularan PMK secara efektif,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Asep Nuroni, yang mewakili Bupati Subang, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian dan para peternak yang aktif mendukung program vaksinasi PMK.
Ia menegaskan, pengendalian PMK memerlukan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, peternak, swasta, asosiasi peternakan, hingga perguruan tinggi.
“Jika seluruh elemen bergerak bersama, saya yakin Jawa Barat mampu menekan kasus PMK dan melindungi ternak. Pemerintah daerah akan terus mendukung percepatan vaksinasi dan penguatan biosekuriti di lapangan,” kata Asep.
Di kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa distribusi vaksin PMK ke berbagai daerah merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan wabah.
“Vaksin sudah didistribusikan ke berbagai wilayah. Alhamdulillah, tren kasus PMK saat ini mulai melandai,” ujar Mentan.
Ia menegaskan seluruh jajaran Kementerian Pertanian tetap diminta siaga dan bergerak cepat untuk mengantisipasi potensi penyebaran PMK, agar upaya pengendalian yang telah dilakukan dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan.
Melalui program vaksinasi ini, pemerintah berharap penyebaran PMK dapat ditekan secara signifikan sekaligus menjaga keberlanjutan usaha peternakan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
