Oleh: Muliansyah Abdurrahaman Ways. Komite Kadin Indonesia, Pegiat Demokrasi & Politik Lokal
Maluku Utara [kabarpublik.id] – Teringat kembali tahun 2017 Presiden Joko Widodo juga di anugerahkan sebuah gelar kehormatan oleh kesultanan Tidore yakni Biji Nagara Madafolo adalah gelar yang di tujukan kepada seorang tuan anak agung yang memimpin dan menjaga bangsa besar NKRI ini.
Gelar dari Negeri Moloku Kie Raha tak pernah berhenti kepada siapa saja tokoh di Negeri ini, akhirnya hari ini kita menyaksikan kembali penghormatan dari Kesultanan Ternate kepada tokoh besar yang memimpin Indonesia hingga kini sebagai Pangeran Ternate dengan gelar Dada Madopo Malomo.
Dua gelar kesultanan ditanah Moloku Kieraha menjadi penghormatan kepada pemimpin – pemimpin bangsa di negeri ini, sebelumnya juga Joko Widodo mendapat gelar dari Kesultanan Buton yang juga bagian dari saudara dekat dari 4 kesultanan di Moloku Kieraha atau kini Maluku Utara, Buton adalah saudara “perempuan” dari 4 kesultanan di Maluku Utara, menurut legenda turun temurun yang hingga kini menjadi kepercayaan masyarakat di wilayah tersebut.
Para Sultan tak pernah “lelah” merawat negeri ini, bahkan anak cucunya juga selalu memberikan penghormatan kepada para pemimpin bangsa, tamu dan tokoh siapa saja yang memiliki peran penting atas bangsa ini. Tiga kesultanan bersaudara (Tidore, Buton dan Ternate) membuktikan bahwa Joko Widodo adalah seorang Presiden, seorang pemimpin bangsa yang pantas mendapat sebuah kehormatan.
Begitulah eksistensi kesultanan di Indonesia yang hingga kini masih konsisten dan komitmen atas bangsa Indonesia ini, mereka ada sebelum Indonesia merdeka, mereka ada sebelum bangsa – bangsa lain yang datang, mereka memiliki tanah yang luas dan kaya. Kesultanan Buton yang membentangkan wilayah Sulawesi hingga timur Indonesia, Kesultanan Ternate membentangkan hingga ke kepulauan Maluku dan Nusa tenggara serta kesultanan Tidore hingga Papua dan pasifik lainya.
Namun hingga kini tak pernah bersuara menuntut apapun dari bangsa – bangsa baru yang merdeka, Ia diam dan selalu melakukan dan merawat bangsa ini sebagaimana bangsa sebelumnya Ia lalui, walaupun terkadang Negara “menganaktirikan” atas keberpihakan kebijakan politik dan ekonomi. Padahal betapa besarnya peran 3 kesultanan itu memiliki peran sebelum bangsa ini merdeka menjadi NKRI, bayangkan jika tanah Sulawesi, Maluku, Nusa dan Papua saat itu masih di miliki 3 kesultanan itu, bila tidak memberikan ijin untuk bersama – sama mendirikan NKRI ini, tentu dengan begitu kayanya SDA, maka yakinlah bahwa 3 kesultanan itu akan menjadi seperti kesultanan di Negara Brunai Darussalam.
Lihat jaman sebelum Indonesia merdeka, beramai – ramai bangsa Eropa datang membangun kekuatan di negeri ini, kini kembali lagi negeri tersebut di datangi untuk membangun pilar ekonomi atas sumber daya alam yang begitu melimpah.
La Ode Jokowi dan Tanah Buton
Tanah yang dianugrahi dan lahirlah satu kerajaan di jamanya, disinilah Joko Widodo seorang Presiden RI dianugerahi sebuah Gelar Kehormatan Kesultanan Buton yakni La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi Yi Nusantara, dimana penganugerahan gelar tersebut, Presiden mengenakan baju adat Kesultanan Buton yang didominasi warna hitam dan penghormatan ini adalah sacral bagi negeri pemilik harta karun aspal ini.
Yakni kesultanan Buton adalah kerajaan Islam yang pernah berdiri di tanah Buton Sulawesi Tenggara, antara abad ke-16 hingga abad ke-20. Kesultanan ini memiliki sistem pemerintahan dan undang-undang yang berbeda dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Selain itu, Kesultanan Buton juga berhasil mempertahankan kedaulatannya meski berkali-kali terlibat perang dengan Belanda.
Pemilik harta karun aspal menjadi kekayaan kesultanan Buton, Tanah Buton yang kaya dan Negara harus hadir menjadi bagian dari negeri ini. Tanah Buton harus bangkit berdiri diatas tanah NKRI, Buton harus mengambil peran penting menjadi bangsa yang kuat bersama bangsa – bangsa lain di negeri ini.
Penghormatan ini menjadi tanda bahwa Buton adalah bagian dari NKRI yang utuh, tanah yang di serahkan percuma kepada Negara tanpa meminta imbalan apapun, maka dari itu Negara harus hadir menjadi solusi kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat Buton dan Sulawesi pada umumnya.
Sehingga gelar La Ode Jokowi tetap menjadi perekat kehidupan bagi Joko Widodo dan Indonesia di masa – masa akan datang, Buton Indonesia dan Indonesia Buton adalah kita NKRI.
Kaicil Jokowi dan Moloku Kieraha
Sekali lagi wahai pangeran Joko Widodo, Negeri Moloku Kieraha tanah adat Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo mengarus aliran darah hingga ke urat nadi sampai ke Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua hingga Negara – Negara di Pasifik.
Utuh secara historical melihat Tanda – tanda Tidore dengan pulau – pulau Nuku di dekat Papua dan Negara Solomon, Vanuatu, Fiji serta Mindanao.
Tetapi Moloku Kieraha tak pernah mengklaim tanahnya itu, sejarah tetap saja mencatat secara utuh, bukti nyata kehidupan orang Papua dan NTT masih menjadi teakrikal kehidupan dengan kata dan bahasa Tidore dan Ternate.
Pangeran Joko Widodo, menjadi bagian dari keluarga besar negeri Buton dan Moloku Kieraha, sebagai Pangeran yang kini memimpin bangsa besar yakni Bangsa Indonesia, patut di syukuri atas abdinya selama ini, Maluku dan Papua minta merdeka karena ketidakadilan atas kebijakan politik dan ekonomi yang selama ini, tentu solusinya adalah adil dan merata.
Kami yakin bahwa Pangeran Joko Widodo memindahkan ibu kota ke wilayah timur adalah bagian dari mainset keadilan, kami yakin bahwa Pangeran Joko Widodo sebagai putra penghormatan kami adalah darah kami negeri Tidore, Ternate, Buton, Bacan dan Jailolo.
Harta kami begitu melimpah mengalir dari lautan hingga daratan, ikan kami tidur dan lahir di kolam kami begitu subur, rempah – rempah (pala, cingkeh, kopra, sagu) begitu banyak, emas dan nikel berhamburan.
Inilah sekedar narasi yang kami sampaikan atas apa yang dialami, wahai pangeran Joko Widodo, cita –cita kami seperti daerah – daerah lain di Indonesia bagian barat, kami mau pintar dan cerdas, kami mau hidup layak, hanya engkaulah pangeran menjawab dengan solusi kebijakan ini. Semoga tulisan singkat ini menjadi pertimbangan pangeran dari Ternate Kaicil Joko Widodo.
Gedung Senayan, Jakarta, 29 September 2022
Komentar