Laporan : Rifaldy Happy (JMSI), Editor : Mahmud Marhaba
BONEBOL [KP] – Sekertaris Daerah (Sekda) Bone Bolango, Ishak Ntoma melakukan rapat evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang berlangsung di ruang rapat Sekda.
“Masih banyak hal yang perlu dibenahi di 8 area perubahan dalam rangka reformasi birokrasi untuk dievaluasi dan masih perlu penanganan serius dari 12 Organisasi Perangkat Daerah,”ujar Ishak, Kamis (14/05/2020).
Kata Ishak, OPD yang dimaksud diantaranya Bappeda-Litbang, Dukcapil, Kominfo, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan TK, Dinas Kesehatan, RSUD Toto, Inspektrat, BKPPD, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bagian Hukum dan Bagian Ortala.
“Delapan area perubahan Reformasi Birokrasi yang masih perlu penanganan serius itu, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sdm, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik,”sebut Ishak.
Dalam evaluasi ini kita pertanyakan apakah sudah ada atau belum. Kalau sudah ada apakah sudah sesuai atau belum sesuai. Apakah sudah diimplementasikan atau belum. Kemudian juga ada kurang lebih 12 indeks yang kita tanya dalam evaluasi reformasi birokrasi ini, mulai dari IKM, indeks tentang pelayanan publik, indeks tentang sistem merit.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Fredy Lasut, menjelaskan rapat evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di OPD dilaksanakan untuk melakukan evaluasi sejauhmana pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing OPD.
“Tujuannya agar proses pelaksanaan reformasi birokrasi yang ada dalam road map reformasi birokrasi yang 8 area perubahan di OPD-OPD, sudah berjalan sesuai dengan standar normal hukumnya atau masih ada yang perlu dilengkapi,” jelas Fredy. #[KP/HMS]
Komentar