JAKARTA (kabarpublik.id) – Indonesia kembali dipercaya menjadi Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C untuk periode 2026–2027. Menindaklanjuti capaian tersebut, Kementerian Perhubungan mulai menyiapkan langkah strategis guna memastikan kontribusi Indonesia berjalan optimal dan memberi dampak nyata bagi tata kelola maritim global.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan, strategi yang dirumuskan mencakup penguatan posisi Indonesia di forum internasional, peningkatan kapasitas delegasi, serta penguatan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait, baik di dalam maupun luar negeri.
“Langkah-langkah ini kami siapkan agar peran Indonesia di Dewan IMO benar-benar efektif dan berkontribusi bagi kepentingan maritim dunia,” ujar Menhub Dudy dalam kegiatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemilihan Anggota Dewan IMO di Jakarta, Jumat (12/12).
Menhub menegaskan, terpilihnya Indonesia bukan sekadar capaian diplomasi, melainkan mandat global yang menuntut komitmen dan kontribusi konkret. Kepercayaan komunitas internasional tersebut mencerminkan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan pelayaran dunia.
Pada Sidang Majelis IMO ke-34 yang digelar akhir November lalu, Indonesia meraih 138 suara dan menempati peringkat kelima dari 26 negara kandidat. Hasil ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara maritim yang kredibel dan memiliki peran strategis dalam pengembangan kebijakan pelayaran global.
Menurut Menhub Dudy, keanggotaan di Dewan IMO membuka ruang strategis bagi Indonesia untuk terlibat langsung dalam perumusan kebijakan maritim internasional. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna jalur laut global, tetapi juga penjaga simpul-simpul pelayaran strategis dunia.
Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, keanggotaan ini menjadi sarana penting dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat global.
“Keanggotaan ini bukan tujuan akhir, melainkan platform strategis untuk memastikan kepentingan Indonesia terakomodasi dalam kebijakan maritim internasional, sekaligus memperkuat kontribusi pada agenda global seperti dekarbonisasi pelayaran, digitalisasi maritim, serta peningkatan keselamatan dan kapasitas negara berkembang,” jelasnya.
Menhub Dudy juga menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan maritim yang kian kompleks. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, dukungan pelaku industri, asosiasi, serta pemangku kepentingan lainnya dinilai menjadi kunci keberhasilan diplomasi maritim Indonesia ke depan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perhubungan, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heri Widodo, serta Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto.
