GORONTALO [kabarpublik.id] – Anggota Komisi VIII DPR RI Idah Syahidah Rusli Habibie tekankan 3 hal penting untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah terkait anggaran penyelenggaraan ibadah haji.
Tiga hal penting yang ditekankan oleh Idah tersebut yakni Efisiensi, Pemaksimalan Penggunaan dana nilai manfaat dan Pelayanan prima.
Idah jelaskan bahwa efisiensi ini antara lain berkenaan dengan biaya pelunasan haji yang harus dibayar calon jamah haji.
Komisi VIII DPR RI akan melihat mana pos-pos penggunaan anggaran yang diajukan oleh pemerintah, untuk bisa dikurangi tanpa menghilangkan pelayanan maksimal.
Dalam beberapa pos anggaran yang harus dikeluarkan, itu berkaitan dengan stakeholders perhajian lainnya. Seperti maskapai penerbangan atau akomodasi lainnya.
“Komisi VIII DPR RI selalu menekankan pemerintah untuk melakukan upaya lobi lebih intensi lagi, untuk mendapatkan angka pembiayaan yang sesuai,” Kata Idah Syahidah, Selasa (12/09/2023)
Sementara itu, untuk pemaksimalan penggunaan Dana Nilai Manfaat, Komisi VIII DPR RI akan melihat berapa besar dana nilai manfaat dari penempatan dana manfaat haji di berbagai instrumen investasi, yang bisa dianggarkan untuk biaya haji per tahunnya.
“Pemaksimalan penggunaan dana nilai manfaat tentu dengan tetap memperhatikan, keberlangsungan anggaran haji untuk di tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Kemudian pelayanan prima. Tentu dalam hal ini Komisi VIII DPR RI tidak mau menghilangkan faktor kenyamanan pelayanan yang harus diterima calon jamaah haji, saat menjalankan ibadah haji nantinya.
“Jika pelayanan tidak prima, maka akan mengganggu kekhusyukan beribadah para jamaah. Serta mencoreng wajah baik pemerintah saat pelaksanaan ibadah haji nantinya,” tandasnya.
