Laporan : Rifaldy Happy (JMSI), Editor : Mahmud Marhaba
GORONTALO [KP] – Ketua Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Gorontalo, Wahiyudin Mamonto menegaskan bahwa sikap Bupati Gorontalo Utara yang meloloskan Tujuh (7) orang memasuki wilayah Provinsi Gorontalo melalui perbatasan yang berada di Kecamatan Atinggola, saat Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih berlasung, adalah sebuah ironi.
Menurut Wahiyudin, saat ini tidak sedikit orang yang mempunyai keinginan besar untuk mudik pulang ke Gorontalo, namun tentunya harus bersabar karena menghormati himbauan pemerintah serta peraturan PSBB yang didalamnya adalah penutupan akses masuk ke wilayah Provinsi Gorontalo.
Bahkan kata Wahiyudin, berbagai cara pun digunakan orang orang memaksa untuk melintasi area perbatasan, namun hal itu berhasil digagalkan oleh petugas yang berjaga di wilayah tersebut.
“Lantas Bupati Gorontalo meloloskan ketujuh orang ini, ironi memang,” Kata Wahiyudin yang juga adalah relawan Posko Masyarakat Sipil Lawan Covid-19 itu.
Wahiyudin menambahkan, tindakan Bupati Gorontalo Utara tersebut sangat tidak sejalan dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB di Wilayah Provinsi Gorontalo.
Hal ini katakan Wahiyudin saat dimintai pandangannya pasca terungkapnya tindakan Bupati Gorontalo Indra Yasin meloloskan tujuh orang anggota Jamaah Tabligh yang baru berpergian dari negara Bangladesh, dalam gelar rapat webinar unsur kepala daerah, dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Minggu (17/05/2020).
Dalam rapat tersebut diungkapkan, Tujuh anggota jamaah tabligh tersebut lima diantaranya merupakan warga Kabupaten Gorontalo Utara, satu warga Kota Gorontalo, dan satunya lagi warga Kabupaten Boalemo, mereka terbang dari negara Bangladesh masuk ke Jakarta, berhenti di Manado, perjalanan dari Manado melalui darat untuk masuk ke wilayah Provinsi Gorontalo melalui perbatasan di Kecamatan Atinggola.#[KP]
Komentar