oleh

DPRD KABGOR ‘KULITI’ PERMASALAHAN BPNT HINGGA KE KEMENSOS RI.

Laporan : Hidayat Mokambu (JMSI), Editor : Mahmud Marhaba

KABUPATEN GORONTALO [KP] – Parlemen menara Limboto beserta kepala dinas Sosial Kabupaten Gorontalo seriusi permasalahan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ada di Kabgor.

Hal ini ditandai dengan bertamunya kedua instansi daerah tersebut di gedung Kementrian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) guna mengadukan permasalahan tersebut.

Siapa sangka, aduan tersebut berhasil mendapatkan reaksi dari pihak Kemensos RI, dan bahkan, pihak Kementrian pun akan mengambil langkah tegas terkait persoalan bank penyalur dan E-warung yang diduga bermasalah.

Begitu pula dengan TKSK yang selama ini tidak dianggap oleh E-Warung dan Bank penyalur, Olehnya, Pihak kemensos meminta kepada Dinas Sosial Kabgor agar dapat membuat laporan terkait permaslahan tersebut.

Hal ini diuraikan oleh ketua DPRD Kabgor, Syam T. Ase kepada media melalui sambungan telepon usai melakukan pertemuan dengan Direktur penanganan fakir miskin Kemensos RI, DR. Hasnandar, Kamis (16/07/2020).

Syam mengatakan, salah satu permasalahan yang ditemui Tikor dilapangan adanya E-Warung yang nakal, yang bermain pada takaran.

Apabila hal ini terjadi, kata Syam, pihak Kemensos meminta Tikor segera melapor agar dilakukan tindakan tegas.

“Kalau perlu kata Direktur, E-Warung dan Bank penyalur bisa diganti kalau laporan pihak Tikor jelas. Kemensos menegaskan peran supplier dalam menyalurkan bahan sangat penting, dan ini adalah kebijakan Kementrian, bukan hanya kebijakan pemerintah kabupaten Gorontalo,” ucap Syam.

Menurutnya, hal ini menyangkut pertanggungjawaban kualitas bahan guna mewujudkan 6T, dan dapat dipastikan pihak DPRD akan mengawal penuh hal ini demi terwujudnya KPM terlindungi.

Ditambahkannya pula, jika permasalahan berkaitan dengan Bank, Dinas Sosial diminta menyurati OJK, ucap Syam sembari menirukan kembali pernyataan yang disarankan oleh Hasnandar.#[KP].

Apa Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Komentar