JAKARTA (kabarpublik.id) – Komisi X DPR RI mendorong pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar bagi siswa di wilayah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap berlangsung. Sekolah darurat dinilai dapat menjadi solusi sementara hingga fasilitas pendidikan yang rusak selesai didata, diperbaiki, atau dibangun kembali.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan bencana tidak boleh menghentikan pendidikan dalam waktu lama. Terlebih, gempa susulan masih terjadi sehingga pemerintah perlu menyiapkan tempat belajar yang aman bagi siswa dan tenaga pendidik.
“Kami tidak menginginkan adanya bencana ini kemudian pendidikan kita akan terhenti lama. Kami ingin proses belajar mengajar terus berjalan di saat gempa yang sampai dengan hari ini memang masih berlangsung gempa susulan,” ujar Hadrian kepada Parlementaria di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Menurut politikus Fraksi PKB itu, kebutuhan sekolah darurat harus disesuaikan dengan kondisi setiap sekolah terdampak. Sekolah yang masih dinilai aman dapat tetap digunakan setelah melalui proses pendataan. Sementara sekolah yang rusak atau tidak aman perlu memindahkan kegiatan belajar ke lokasi sementara.
“Jumlah sekolah darurat tentu menyesuaikan. Kalau ternyata sekolah existing-nya masih bisa digunakan, tentu diinventarisasi. Tetapi kami menyarankan agar belajar di sekolah darurat terlebih dahulu,” katanya.
Hadrian mengatakan sekolah darurat dapat menggunakan tenda atau memanfaatkan gedung sekolah lain yang tidak terdampak gempa. Langkah tersebut diharapkan memastikan siswa tetap mendapatkan layanan pendidikan selama proses rehabilitasi dan pembangunan kembali sekolah berlangsung.
“Apakah nanti disiapkan berupa tenda atau ditempatkan di sekolah yang memang tidak terdampak oleh gempa tersebut,” ujarnya.
Pendataan Sekolah Terdampak
Hadrian menegaskan penanganan pendidikan harus berjalan bersamaan dengan proses tanggap darurat. Keselamatan siswa dan guru menjadi prioritas, tetapi keberlangsungan kegiatan belajar juga perlu dijaga.
Selain menyediakan ruang belajar sementara, pemerintah dinilai perlu segera memutakhirkan data sekolah, siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang terdampak. Data tersebut diperlukan untuk menentukan kebutuhan rehabilitasi dan pembangunan kembali fasilitas pendidikan.
Berdasarkan data sementara yang diterima Komisi X DPR RI dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemerintah daerah, sekitar 400 sekolah terdampak gempa. Data tersebut masih dalam proses pemutakhiran dan pengelompokan berdasarkan tingkat kerusakan.
Komisi X DPR RI akan terus mengawal pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak gempa NTT. Menurut Hadrian, pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun kembali fasilitas sekolah, tetapi juga harus menjamin hak anak untuk memperoleh pendidikan selama masa tanggap darurat hingga proses pemulihan selesai.
