DPR Sahkan RUU Perampasan Aset

Kamis, 19 Nov 2026
Editor: Eky
Penulis: @ANT
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat paripurna itu beragenda tunggal, yakni pengambilan keputusan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. ANTARA/YouTube/TVR Parlemen/Fath Putra Mulya
Dengarkan dgn suara Siap

JAKARTA (kabarpublik.id) – DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset.

Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap rancangan undang-undang tersebut. Setelah mendapat persetujuan, Puan mengetuk palu sebagai tanda pengesahan.

Pengesahan ini menjadi babak penting setelah RUU Perampasan Aset melalui proses pembahasan selama 18 tahun di DPR.

Sebelumnya, pembicaraan tingkat I RUU tersebut telah diselesaikan Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026). Dalam rapat kerja itu, seluruh pihak menyepakati agar RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan akhir.

Dalam laporannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa panitia kerja (panja) telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Selama proses pembahasan, Komisi III DPR RI juga menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejak September 2025. Forum tersebut melibatkan masyarakat, pakar, serta berbagai organisasi untuk menyerap masukan terkait substansi RUU.

Habiburokhman menyebut terdapat sejumlah poin penting dalam regulasi tersebut. Salah satunya, pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan menimbulkan banyak korban.

Contohnya adalah praktik investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang merugikan masyarakat dalam jumlah besar.

“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata Habiburokhman.

Selain mengatur mekanisme perampasan aset, RUU tersebut tetap menegaskan pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Ancaman pidana mati juga tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUU Perampasan Aset turut mengatur pengelolaan aset hasil tindak pidana melalui badan yang memiliki kompetensi khusus. Pengelolaan tersebut harus dilakukan secara profesional dan akuntabel.

Cakupan pengelolaan meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Dengan disetujuinya RUU tersebut dalam rapat paripurna, pemerintah dan DPR memasuki tahap implementasi regulasi yang diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi serta pemulihan aset hasil tindak pidana.

No More Posts Available.

No more pages to load.