Puan Maharani: DPR Sahkan UU Perampasan Aset Bukan karena Desakan

Kamis, 19 Nov 2026
Editor: Eky
Penulis: @ANT
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat paripurna itu beragenda tunggal, yakni pengambilan keputusan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. ANTARA/YouTube/TVR Parlemen/Fath Putra Mulya
Dengarkan dgn suara Siap

JAKARTA (kabarpublik.id) – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset bukan dilakukan karena tekanan atau desakan pihak tertentu. Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah proses penyusunan dan pembahasan regulasi diselesaikan secara matang.

Pernyataan itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Puan mengatakan, proses pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah bergulir selama 18 tahun dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk keterlibatan masyarakat.

“Hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan sebelum meminta persetujuan anggota DPR.

Ia menjelaskan, penyusunan RUU tersebut mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Komisi III DPR RI telah menggelar sedikitnya 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menghimpun masukan dari berbagai kalangan.

Selain itu, Komisi III DPR RI melakukan 15 kunjungan kerja ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan. Kegiatan tersebut bertujuan menyerap aspirasi masyarakat, termasuk kelompok masyarakat di tingkat akar rumput.

Puan juga menyampaikan bahwa pembahasan RUU telah melalui penelitian, penelaahan, dan evaluasi untuk memastikan ketentuan di dalamnya tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ia berharap pengesahan UU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam memperkuat upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana.

Setelah menyampaikan penjelasan tersebut, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota DPR yang hadir untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Persetujuan kemudian diberikan dalam rapat paripurna yang ditandai dengan ketukan palu pimpinan DPR.

No More Posts Available.

No more pages to load.