Laporan : Budi Dako(JMSI), Editor : Mahmud Marhaba
TOUNA [KP] – Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Tojo Una-Una, menyampaikan kepada seluruh Pemerintah Desa (Pemdes) untuk segera melakukan pendataan terhadap warga miskin dan rentan penyakit serta warga yang hilang pekerjaan (PHK) akibat dampak Covid-19.
Kepala Dinas PMD Touna, Moh.Nur Lasupu menyampaikan, hal ini sudah disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati dan DPRD serta instansi terkait diruang Aspirasi Dewan setempat, belum lama ini.
Menurutnya, bantuan langsung tunai(BLT) yang bersumber dari dana desa (DD) bisa menjadi solusi yang tepat dalam pencegahan pandemi Covid-19.
“Ini merupakan bukti nyata kepedulian Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa (Kemendes RI).
Hal itu sebagai bentuk kebijakan yang diberikan pemerintah pusat dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19, seperti physical distancing,” kata Moh.Nur Lasupu kepada Kabar Publik.Id dikantornya,Selasa (28/04/2020).
Ia mengatakan, penggunaan dana desa (DD) untuk BLT ini mengacu pada Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Untuk itu, seluruh Kepala Desa (Kades) diminta segera mendata penerima bantuan, tersebut.
“Adapun mekanisme telah ditentukan melalui surat edaran dari pemerintah Pusat. Diantaranya, penerima BLT yaitu keluarga miskin yang non PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kehilangan mata pencaharian, belum terdata, dan anggota keluarga yang memilik penyakit kronis,” ungkap Moh Nur. Lasupu.
“Kami imbau kepada Kepala Desa agar melakukan pendataan yang tepat sasaran. Jika tidak akan merugikan desanya sendiri ,” ujarnya.
Perlu diketahui, besaran BLT yang akan diterima setiap kepala keluarga (KK) Rp.600.000 per bulan. Bantuan ini, akan berlangsung selama tiga bulan. “Kini baru sepuluh desa yang sudah memasukan data penerima bantuan pada Dinas PMD setempat,” tutup Moh Nur. Lasupu.#[KP]
