JAKARTA (kabarpublik.id) – Diskusi publik bertajuk JK Effect dan Nasib Trah Jokowi 2029 yang digelar oleh Obor Rakyat Reborn di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, menyoroti dinamika politik nasional serta polemik hukum yang menyeret nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Dalam forum tersebut, praktisi hukum Ahmad Khozinudin memaparkan pandangannya terkait dampak hukum dan politik dari sejumlah laporan terhadap tokoh publik serta isu ijazah Jokowi yang kembali menjadi perhatian publik.
Menurut Ahmad, laporan yang dilayangkan sejumlah organisasi masyarakat terhadap beberapa tokoh, seperti Ade Armando, Grace Natalie, dan Abu Janda, harus diproses secara profesional oleh kepolisian tanpa perlakuan berbeda.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan setara agar tidak muncul kesan adanya pembedaan dalam penanganan perkara,” ujar Ahmad dalam diskusi tersebut.
Ia menilai institusi kepolisian saat ini sedang menjadi perhatian publik sehingga setiap proses penyelidikan maupun penyidikan perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Selain aspek hukum, Ahmad juga menyoroti dampak politik yang dinilai mulai dirasakan oleh Partai Solidaritas Indonesia dan kelompok pendukung Jokowi.
Menurutnya, langkah sejumlah tokoh yang memilih mundur dari PSI dan tidak menggunakan pendampingan hukum resmi partai dianggap sebagai upaya memisahkan persoalan pribadi dari institusi politik.
Ahmad turut menyinggung isu dugaan ijazah palsu Jokowi yang kembali ramai diperbincangkan. Ia mengaitkan hal itu dengan kritik dan pandangan yang disampaikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.
“Pak JK memberikan pandangan agar persoalan ini dijelaskan secara terbuka kepada publik, namun hal itu justru dianggap sebagai tuduhan,” katanya.
Ia menilai legitimasi publik akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberlanjutan pengaruh politik keluarga Jokowi menuju Pemilu 2029.
Selain itu, Ahmad juga mengkritik kebocoran informasi terkait proses penyelidikan dan penyidikan yang dinilai terlalu cepat beredar di ruang publik sebelum diumumkan secara resmi oleh aparat penegak hukum.
Ia meminta Polda Metro Jaya memberikan penjelasan resmi terkait sumber informasi yang beredar mengenai perkembangan perkara tersebut.
Diskusi yang dipandu Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Reborn, Setiyardi Budiono, itu juga menghadirkan pengamat politik Lely Ariani, eks penasihat spiritual Jokowi Sri Eko Sriyanto Galgendu, serta Ketua DPP PA GMNI Budiantyo Tarigan.
