BPKAD Maluku Utara Gelar Rakor Percepatan Penyerapan DAK Fisik 2024

BERITA58 Dilihat

Laporan : Adi / Editor : YR

MALUKU UTARA [Kabarpublik.id] – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, menggelar rapat koordinasi (Rakor) percepatan penyerapan dana alokasi khusus atau DAK fisik tahun 2024.

Rapat koordinasi yang diselenggarakan di Royal Resto Ternate itu dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Provinsi Maluku Utara, Asrul Gailea, yang dihadiri Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Ternate.

Kepala KPPN Ternate, Royikan menyampaikan, rapat koordinasi ini adalah membahas upaya percepatan penyampaian dokumen pendukung untuk mendapatkan penyaluran DAK fisik tahap I. Pengajuan paling lambat 22 Juli 2024 pukul 17:00 Waktu Indonesia Timur atau WIT.

“Ini jangan sampai lewat karena ketika terlewati DAK fisik bisa tidak tersalurkan. Jadi jangan berharap ada perpanjangan. Kalau pun ada perpanjangan itu sifatnya nasional. Katakanlah misalnya serapan DAK fisik itu tidak sampai 50 persen secara nasional maka bisa perpanjang,” ucapnya kepada awak media, Jumat (05/7/24).

Ia melanjutkan, mungkin itu bisa ditambahkan waktunya sampai 15 Agustus 2024. Itu pun belum tentu. Royikan mengungkapkan, Maluku Utara sampai sekarang belum ada DAK fisik yang tersalurkan, karna belum ada pengajuan dari sisi persyaratan kontrak-kontrak yg harus didaftarkan.

“Untuk itu belum ada yang final. Kalau proses itu sudah selesai, berarti sudah di review oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selanjutnya diperiksa BPKAD dan kemudian disampaikan ke KPPN lewat surat pengantar dari Gubernur,” ujar Kepala KPPN Ternate.

Sementara itu Sekretaris BPKAD Maluku Utara Sulik Yaya Budi Santoso mengharapkan agar rekan-rekan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penerima DAK fisik bisa cepat menyampaikan syarat salur sebelum tenggat waktu per 22 Juli.

“Mudah-mudahan harapan kami tidak sampai melewati 22 Juli. Kalaupun misalnya melewati kami akan berkoordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD, sehingga TAPD berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar ada dispensasi,” ucap Sulik Yaya Budi Santoso.

Sulik menyebutkan, keterlambatan pengajuan DAK Fisik dari BPKAD ke KPPN Ternate, karena ada syarat yang belum terpenuhi. Kendalanya ada di perencanaan, sehingga belum bisa dilelang.

“Mungkin rekan – rekan dari OPD inilah yang seharusnya jauh lebih cepat melakukan proses perencanaannya, sehingga hasil itu bisa segera untuk dilakukan proses tender DAK fisiknya,”

Apa Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Komentar