Laporan : Endang Suherli (JMSI), Editor : Mahmud Marhaba
BANDUNG [KP] – Setelah diterapkannya PSBB di Bandung Raya, pemerintah daerah melalui intruksikan Gubernur melalui SK Kementrian Kesehatan menerapkan PSBB. Hal ini berdampak berdampak ke semua lini khususnya ekonomi. Akibatnya, pemerintah memberikan solusi dengan bantunan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
Bantuan Sosial Covid-19 tidak serta merta bisa diterima oleh penerima bantuan. Hal ini speerti yang terjadi di Kota Bandung, dimana masyarakat menolak bantuan pemerintah tersebut seperti yang ada pada video berdurasi pendek yang beredar di dunia maya saat ini. Penolakan itu dilakukan dengan alasan karena masyarakat merasa tidak adil sebagian tetangganya yang tidak bisa menerima dikirimkan oleh kantor pos.
Dalam Press Realese, Kabid Ekonomi Umat Gerkan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Jabar, Mochamad Rizki mengatakan pandemi Covid-19 ini bukan hanya berdampak pada sektor Kesehatan saja, namun, dampak ini juga terasa di sektor ekonomi, pendidikan, agama, sosial dan keamanan. Belum lama penerapan Social Distancing ini telah mengubah banyak hal di masyarakat khususnya di sektor ekonomi.
“Akibatnya, PHK dimana-mana, perusahaan banyak yang bangkrut dan ujungnya rakyat kebingungan, sulit mencari penghasilan karena kehidupan ekonomi mereka jatuh,” kata Mochamad Rizki.
Dirinya pun mengkritik keras kinerja Gubernur Jawa Barat bikin masyarakat galau. “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah ditetapkan 22 April 2020, Gubernur harus bergerak cepat mengimbangi cepatnya penyebaran wabah Covid-19 sebelum muncul masalah sosial lainnya harus dipastikan bantuan tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Mochamad Rizki menambahkan disisi lain, masalah muncul dengan penolakan dari sebagian warga masyarakat karena terjadinya tumpang tindih data penerima bantuan. Data penerima Baghub bercampur dengan data PKH. Double data ini menimbulkan kecemburuan sosial, yang berakibatkan warga menolak.
“Bantuan sosial berupa uang dan sembako dijanjikan oleh Pemrintah Jawa Barat pada pertengahan bulan April kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, masyarakat tentu bahagia mendapat kabar baik tersebut. Namun, sampai saat ini janji hanya tetap janji sulit direalisasikan pada tataran teknis, karena sampai hari ini banyak warga yang belum mendapatkan bantuan. Akhirnya masyarakat hanya bisa galau dengan ketidakpastian bantuan ini,” ungkap Kabid Ekonomi Umat GPII Jabar.#[KP]
