KALSEL (kabarpublik.id) – Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel) dipercepat untuk mengantisipasi penurunan ketersediaan air akibat fenomena El Nino.
Hanif mengatakan keterbatasan pasokan air menjadi salah satu tantangan utama dalam pemadaman karhutla, terutama untuk membasahi lahan gambut di kawasan Guntung Damar dan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.
“Keterbatasan air menjadi persoalan serius dalam penanganan karhutla, terutama untuk membasahi lahan gambut di kawasan Guntung Damar dan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang membutuhkan pasokan air mencukupi,” kata Hanif saat meninjau penanganan karhutla di Banjarbaru, Senin (24/8).
Menurut dia, dukungan logistik dan anggaran tidak akan cukup apabila tidak diikuti ketersediaan air untuk pemadaman. Karena itu, pemerintah menargetkan penanganan kebakaran dilakukan secepat mungkin sebelum debit air semakin menurun.
“Kalau logistik finansial ada, tetapi logistik airnya tidak ada, maka persoalan tersebut cukup susah untuk ditanggulangi dalam jangka panjang,” ujarnya.
Hanif menyebut fenomena El Nino telah menyebabkan debit air di sejumlah wilayah menurun, termasuk Waduk Riam Kanan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena waduk memiliki peran penting bagi berbagai sektor.
Waduk Riam Kanan tidak hanya berfungsi sebagai bendungan, tetapi juga mendukung pembangkit listrik tenaga air (PLTA), irigasi, perikanan, serta penyediaan air baku bagi perusahaan daerah air minum.
“Pemerintah akan melakukan pengecekan langsung ke Waduk Riam Kanan bersama jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menentukan langkah lanjutan menghadapi kondisi tersebut,” katanya.
Debit Riam Kanan Terus Dipantau
Hanif menjelaskan PLTA Riam Kanan memiliki kontribusi sekitar 30 megawatt. Jika musim kemarau berlangsung lebih panjang dan debit air terus menurun, kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada berbagai fungsi waduk, termasuk operasional pembangkit listrik.
Selain mempercepat pemadaman, pemerintah juga memperkuat upaya pencegahan agar kebakaran tidak kembali terjadi. Salah satunya dengan mengantisipasi aktivitas masyarakat yang menggunakan api dan berpotensi memicu karhutla.
“Pak Presiden sudah dengan tegas menyatakan untuk mengakhiri semua kebijakan yang membolehkan membakar lahan,” kata Hanif.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi El Nino berpotensi berlangsung hingga akhir 2026. Oleh karena itu, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak dan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.
“Kami meminta masyarakat, pemerintah daerah, dunia usaha, aparat, akademisi, serta media massa terlibat aktif dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Pemerintah juga mendorong sistem pagar betis untuk memastikan api tidak kembali muncul setelah berhasil dipadamkan,” ujar Hanif.
Menurut dia, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar kebakaran yang telah dipadamkan tidak kembali meluas dan risiko karhutla dapat ditekan selama periode kemarau.
