Laporan : Iswadi
Editor : YR
MALUKU UTARA [kabarpublik.id] – Himpunan Pelajar Mahasiswa Botang Lomang (Hipmabol) Halmahera Selatan, kembali menggelar aksi unjuk rasa di Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, Sofifi. Senin, (29/11/2021)
Aksi unjuk rasa dilakukan Mahasiswa Botang Lomang terkait dengan Pembangkit Listrik Bertenaga Diesel (PLTD) dan juga dermaga tepi Desa Bajo Sangkuang Kecamatan Botang Lomang Kab. Halmahera Selatan yang tidak direalisasikan pemerintah.
Dalam penyampaian aspirasi pada kesempatan tersebut, pendemo minta agar Pemerintah Provinsi Maluku Utara seriusi pembangunan di Botang Lomang serta tidak mengabaikan kemerdekaan masyarakatnya.
Masa aksi juga meminta agar pihak DPRD Malut dapat membijaki Listrik PLTD di kecematan Botang lomang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta membijaki tuntas berbagai macam promleb di Botang Lomang.
“Perlu disampaikan bahwa kami hadir di depan bapak pada hari ini meminta penjelasan rill terkait PLTD Botang Lomang yang sudah berusia 5 tahun namun tidak di hadirkan mesin pembangkit listriknya”, teriak salah satu masa aksi
Sementara itu Koordinator Lapangan (Korlap) sekaligus Ketua umum Hipmabol Fadli Nasir dalam orasinya menegaskan pemerintah dan DPRD Malut segera mengambil kebijakan untuk pengadaan mesin pembangkit listrik di Botang Lomang.
“Kami menegaskan kepada pihak DPRD Malut agar segera melakukan terobasan kepada pihak PLN pusat untuk menghadirkan mesin di Kecamatan Botang Lomang”, tegasnya
Selain PLTD, Mahasiswa Botang Lomang juga mendesak kepada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara agar transparansi terkait anggaran dermaga tepi bajo sangkuang yang tidak diselesaikan proses pengerjaan oleh Dishub Malut selaku Dinas yang mengusulkan pembangunan dermaga di Desa Bajo.
” Kita ketahui bersama bahwa Dermaga tepi Bajo Sangkuang telah dimulai proses pengerjaan pada tahun 2016 lalu dengan jumlah anggran kurang lebih 24 Miliyar namun hingga saat ini pembangunan tersebut tidak diselesaikan. Maka sudah tentu ada dugaan kong kali kong Dishub dengan pekerja kontraktor terkait pembangunan dermaga tersebut”, cetus Fadli.
Ia menambahkan, apabila tuntuntan masa aksi tersebut tidak dengan cepat dibijaki Dishub malut, sudah tentu gerakan yang dilakukannya bersama pengurus Hipmabol akan terus dilakukan.
“Perlu torang sampaikan bahwa apabila tuntutan ini tidak cepat direspon maka sudah tentu ini sebagai aksi perdana dan akan dilanjutkan pada kemudian hari serta memboikot seluruh aktifitas perkantoran”,tandasnya.
Sekedar diketahui, dalam aksi unjuk rasa tersebut masa aksi menggerogoti tiga instansi di lintas Provinsi Maluku Utara terkait dengan kurang kepedulian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat botang lomang serta pembangunan infrastruknya. Alhasil saat berdemonstrasi masa aksi tidak dipertemukan dengan Gubernur Malut, kepala Dishub Malut beserta kepala bidangnya dan juga tidak pertemukan dengan 30 Anggota DPRD Malut termasuk ketua DPRD-nya
Fadli bilang, Tiga hari kedepan pihaknya akan datangi Ketua DPRD Malut (Kuntu Daut) meminta hering terkait dua permasalahan yang menurutnya DPRD malut gagal mengawal aspirasi masyarakat. #[KP]
