Notifikasi pesanan datang bertubi-tubi, stok barang bergerak cepat mengikuti permintaan, sementara catatan manual di buku lama mulai jarang disentuh.
Pelanggan yang dulu hanya datang dari sekitar gang, kini menjangkau luar kota, bahkan lintas wilayah melalui layar digital.
Di tengah ritme yang berubah cepat tanpa jeda itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya menyiapkan satu agenda besar yang kerap tak tampak di permukaan, namun sesungguhnya menjadi penentu arah ekonomi ke depan, yakni Sensus Ekonomi 2026.
Bukan sekadar kegiatan pendataan rutin, sensus ini hadir ketika struktur ekonomi Surabaya tengah berada dalam arus perubahan yang intens. Ekonomi digital tumbuh melampaui pola lama, model usaha bergeser dari fisik ke virtual, dan batas antara usaha formal serta informal kian kabur.
Di titik inilah data tidak lagi sekadar catatan administratif, melainkan menjadi kompas kebijakan yang menentukan arah langkah sebuah kota di tengah perubahan yang terus bergerak.
Jejak dinamis
Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting karena digelar di tengah transformasi besar ekonomi perkotaan. Surabaya, sebagai salah satu pusat ekonomi utama di Jawa Timur, menyumbang sekitar seperempat perekonomian provinsi. Artinya, setiap ketepatan atau kekeliruan data di kota ini akan berdampak luas pada arah pembangunan regional.
Pelaksanaan sensus berlangsung 1 Mei hingga 31 Juli 2026 dengan target sekitar 415 ribu unit usaha nonpertanian. Jumlah itu bukan sekadar angka administratif, melainkan representasi dari denyut ekonomi yang sangat beragam, mulai dari pedagang kecil di pasar tradisional, pelaku industri rumahan, hingga perusahaan besar dan startup digital yang tumbuh pesat.
Kehadiran sekitar 1.900 petugas lapangan yang diturunkan oleh BPS Surabaya menunjukkan skala pekerjaan yang tidak ringan. Mereka tidak hanya mendatangi kantor perusahaan, tetapi juga rumah-rumah yang menjadi tempat usaha, ruang kerja digital tanpa alamat tetap, hingga pelaku ekonomi kreatif yang beroperasi di platform daring.
Tantangan utamanya adalah perubahan perilaku ekonomi itu sendiri. Banyak usaha kini tidak lagi berbentuk fisik yang mudah ditandai. Penjual makanan bisa beroperasi dari dapur rumah, layanan desain grafis bekerja lintas kota, dan perdagangan barang terjadi sepenuhnya di ruang digital. Dalam konteks ini, sensus tidak hanya menghitung, tetapi juga menafsirkan ulang apa yang disebut sebagai “usaha”.
Di sinilah Sensus Ekonomi 2026 menjadi krusial. Ia bukan sekadar pencatatan, melainkan upaya membaca ulang wajah ekonomi yang semakin cair dan tidak lagi terikat batas-batas lama.
Struktur usaha
Di balik data sensus, terdapat pertanyaan yang lebih dalam: bagaimana sebenarnya struktur ekonomi Surabaya hari ini terbentuk, dan ke mana arahnya bergerak?
Transformasi digital menjadi salah satu variabel paling kuat yang mengubah lanskap usaha. Pemerintah kota dan BPS Surabaya secara terbuka mengakui bahwa sebagian besar pelaku usaha digital belum sepenuhnya terjangkau oleh metode pendataan konvensional. Hal ini menciptakan ruang kosong dalam data yang dapat berimplikasi pada ketidaktepatan kebijakan.
Ketika data tidak utuh, maka kebijakan berisiko tidak menyentuh akar persoalan. Misalnya, program bantuan usaha bisa tidak tepat sasaran, pelatihan kerja tidak sesuai kebutuhan, atau intervensi ekonomi tidak menjangkau sektor yang justru sedang tumbuh cepat.
Di sisi lain, pendekatan yang digunakan dalam Sensus Ekonomi 2026 mencoba memperbaiki hal itu dengan memasukkan variabel yang lebih luas, seperti nomor induk berusaha, karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja, hingga aspek keuangan, seperti pendapatan dan aset. Namun, lebih dari itu, tantangan terbesar tetap pada partisipasi pelaku usaha itu sendiri.
Tanpa keterbukaan data dari masyarakat dan pelaku usaha, sensus hanya akan menjadi peta yang tidak lengkap. Di sinilah muncul dimensi sosial yang penting, yakni kepercayaan. Banyak pelaku usaha kecil masih melihat pendataan sebagai sesuatu yang administratif semata, bukan sebagai bagian dari pembangunan bersama.
Padahal, data yang dikumpulkan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan, melainkan untuk perencanaan pembangunan. Ini menjadi titik penting yang terus ditekankan pemerintah kota dan BPS Surabaya agar tidak terjadi salah persepsi di lapangan.
Selain itu, inisiatif seperti Kelurahan Cinta Statistik 2026 memperlihatkan upaya memperkuat ekosistem data dari tingkat paling bawah. Dengan menjadikan kelurahan sebagai basis literasi statistik, pemerintah mencoba memastikan bahwa data tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga dipahami dan divalidasi sejak awal.
Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma bahwa data tidak lagi hanya urusan pusat statistik, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pemerintahan lokal yang lebih partisipatif.
Arah kebijakan
Di balik seluruh proses sensus, terdapat satu gagasan besar yang terus ditekankan, yakni data adalah fondasi kebijakan. Tanpa data yang akurat, kebijakan hanya akan bergerak dalam ruang asumsi.
Surabaya telah memiliki pengalaman melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memetakan kondisi rumah tangga secara detail, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga kondisi kesehatan.
Dari situ, pemerintah dapat melakukan intervensi yang lebih spesifik, seperti mengarahkan tenaga kerja produktif ke peluang yang sesuai atau memperbaiki layanan dasar di wilayah tertentu.
Sensus Ekonomi 2026 melanjutkan pendekatan tersebut, tetapi dengan fokus pada dunia usaha. Dengan memetakan 415 ribu unit usaha, pemerintah kota berupaya membangun potret ekonomi yang lebih utuh, dari level mikro hingga makro.
Namun tantangan ke depan tidak berhenti pada pengumpulan data. Justru yang lebih penting adalah bagaimana data tersebut diolah menjadi kebijakan yang responsif dan adaptif. Di sinilah sering terjadi kesenjangan antara data dan implementasi.
Solusi yang mulai terlihat adalah penguatan integrasi data lintas sektor. Ketika data ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan saling terhubung, maka kebijakan dapat dirancang lebih presisi. Program seperti Kelurahan Cantik menjadi contoh awal bagaimana integrasi ini mulai dibangun dari level lokal.
Selain itu, perlu ada penguatan literasi data di kalangan pelaku usaha. Tanpa pemahaman bahwa data adalah aset bersama, partisipasi akan selalu bersifat formalitas. Padahal, dalam ekonomi modern, data adalah sumber daya strategis yang menentukan daya saing.
Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya soal angka, tetapi tentang cara Surabaya membaca dirinya sendiri. Kota ini sedang berada dalam fase di mana pertumbuhan ekonomi tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah usaha, tetapi oleh kualitas informasi yang dimilikinya.
Jika data mampu dikelola dengan baik, Surabaya tidak hanya akan menjadi kota dengan ekonomi besar, tetapi juga kota dengan kebijakan yang tepat arah. Namun jika tidak, maka perubahan yang cepat justru bisa melahirkan ketimpangan baru yang tidak terlihat di permukaan.
Di tengah semua itu, sensus menjadi semacam cermin kolektif. Ia tidak hanya menghitung apa yang ada, tetapi juga menunjukkan apa yang belum terlihat. Dan dari situlah masa depan ekonomi kota mulai dirumuskan, yakni pelan, sistematis, dan sangat ditentukan oleh kesediaan semua pihak untuk membuka diri pada data. (ant)
