JAKARTA (kabarpublik.id) – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendorong Indonesia dan negara berkembang lainnya meningkatkan nilai tambah mineral kritis agar manfaat ekonominya lebih besar dirasakan oleh negara pemilik sumber daya. Mineral tersebut menjadi komponen penting dalam pengembangan energi bersih dan percepatan transisi energi global.
Guterres menyampaikan hal itu dalam agenda Foreign Policy Circle Talks di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
Menurut dia, negara-negara kaya mineral kritis perlu memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar melalui pembangunan industri pengolahan di dalam negeri dan penciptaan lapangan kerja yang layak.
“Kita harus memastikan bahwa negara-negara yang kaya akan mineral memperoleh porsi nilai ekonomi yang jauh lebih besar sambil membangun industri lokal, dan menciptakan pekerjaan yang layak,” kata Guterres.
Ia menyoroti posisi Indonesia bersama sejumlah negara berkembang yang memiliki cadangan mineral kritis penting untuk mendukung pengembangan teknologi energi terbarukan.
Karena itu, pengelolaan sumber daya tersebut perlu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional, bukan sekadar memenuhi kebutuhan industri global.
“Tak ada lagi penjarahan, tak ada lagi eksploitasi,” tegas Guterres, merujuk pada pengalaman kolonialisme yang pernah dialami Indonesia dan sejumlah negara berkembang.
Indonesia Didorong Percepat Transisi Energi
Selain menyoroti pengelolaan mineral kritis, Guterres menekankan pentingnya peran Indonesia dalam mempercepat peralihan dari energi fosil menuju energi terbarukan.
Ia mengingatkan bahwa perubahan iklim telah memicu berbagai persoalan global, mulai dari ancaman kelaparan dan ketidakstabilan ekonomi hingga peningkatan suhu bumi.
Menurut Guterres, dunia juga menghadapi risiko melampaui ambang batas pemanasan global 1,5 derajat Celsius dalam beberapa tahun mendatang.
Dalam konteks tersebut, ia mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt serta mendorong swasembada energi nasional.
“Saya mengapresiasi keinginan Presiden Prabowo Subianto atas proyek pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt serta target swasembada energi Indonesia untuk percepatan transisi,” ujarnya.
Guterres menilai percepatan transisi energi bersih tidak hanya penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi Indonesia.
Pengembangan energi terbarukan dapat mendorong industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan energi, serta meningkatkan daya saing nasional.
Negara Maju Diminta Perkuat Pembiayaan Iklim
Guterres juga menekankan perlunya dukungan negara maju untuk membantu negara berkembang mempercepat transisi energi dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.
Menurut dia, ketersediaan pembiayaan menjadi salah satu faktor penting agar negara berkembang dapat menjalankan pembangunan rendah karbon tanpa menghambat pertumbuhan ekonominya.
Ia mengingatkan adanya komitmen negara-negara maju untuk menyediakan pembiayaan iklim sebesar 300 miliar dolar AS per tahun bagi negara berkembang serta meningkatkan pendanaan adaptasi iklim.
Dukungan tersebut diharapkan membantu negara berkembang membangun infrastruktur energi bersih, memperkuat ketahanan terhadap bencana iklim, dan mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya.
Guterres menegaskan bahwa transisi energi global perlu berjalan secara adil, dengan memastikan negara pemilik sumber daya memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan industri domestik.
Dengan penguatan hilirisasi mineral, investasi energi terbarukan, dan dukungan pembiayaan internasional, Indonesia diharapkan mampu memaksimalkan potensi sumber daya alam sekaligus memperkuat posisi dalam rantai pasok energi bersih global.
