Laporan : Moh. Afandi (Jarber SMSI), Editor : Mahmud Marhaba
KABGOR [KP] – Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggelar dan memberikan arahan pada kegiatan Pengendalian Terhadap Stabilitas Penyaluran Distribusi Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Gorontalo, Selasa (03/09/2019) pukul 11:00 Wita, bertempat di ruang Madani kantor Bupati Gorontalo, Jalan Rauf Mo’o No. 357 Kelurahan Kayu Bulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekda Kabupaten Gorontalo, Ir. Hadijah U. Tayeb, dan dihadiri oleh Asisten II, Dinas Perindag, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, bagian Ekbang, Camat Se-Kabupaten Gorontalo dan undangan lainnya.
Sekda Kabupaten Gorontalo, Ir. Hadijah U. Tayeb dalam penyampaiannya mengatakan problem setiap hari terjadi antrian panjang pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU se-Kabupaten Gorontalo yang notabenenya adalah minyak yang bersubsidi seperti solar, pemiun, dan gas elpigi.
“Hal di atas tersebut senantiasa terjadi kelangkaan yang tentunya perlu daerah ketahui yang kemudian kami akan memberikan edaran kepada seluruh ASN agar tidak menggunakan BBM, dan gas yang bersubsidi,” kata Ir. Hadijah U. Tayeb.
“Melalui pertemuan ini kami meminta jawaban dari problem yang terjadi sekarang ini kepada SPBU, agar kami juga bisa menyampaikan kepada masyarakat jawaban yang tepat sesuai dengan keberadaan yang ada karena sekarang musim kemarau ditambah dengan antrian BBM yang dikhawatirkan jangan sampai akan memicu hal-hal sosial yang tidak kita inginkan di daerah,” ungkap Hadijah U. Tayeb.
“Berkaitan dengan adanya antrian dan penyaluran BBM jenis premium dan solar sebagaimana diatur oleh pemerintah terkait dengan angka penyalurannya dan juga diatur kuotanya oleh BPH Migas, bahwa untuk premium dan solar kita masih ada stok, jadi BBM yang bersubsidi tersebut itu tidak langka,” ungkap Mukhlis Bumulo, ketua DPC VI Hiswana Migas.
“Sekarang ini yang menjadi masalah adalah masyarakat memakai motor dan mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi, itu kami melarangnya untuk masuk mengisi minyak dan kendaraan yang tidak memakai tanda kendaraan bermotor,” tegas Mukhlis Bumulo.
“Terkait dengan hal tersebut kami akan mencari solusinya serta bekerja sama dengan pihak terkait sehingga masalah-masalah tersebut tidak akan terjadi lagi dan kami meminta kepada masyarakat agar dapat bersama-sama mengawasinya,” ungkapnya.
Dari hasil pertemuan tersebut ada beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh Sekda Kabupaten Gorontalo, Ir. Hadijah U. Tayeb, Pertama, untuk motor dan mobil yang sudah dimodifikasi tangkinya jika kedapatan akan ditangani langsung oleh aparat penegak hukum, Kedua untuk mobil jenazah, DLH, dan Ambulance itu boleh memakai BBM yang bersubsidi, Ketiga, pembahasan hari ini akan kami sampaikan ke-tingkat provinsi.#[KP]
