JAKARTA (KABARPUBLIK) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya menegakkan hukum dan memberantas korupsi secara menyeluruh. Hal itu disampaikan pada sesi dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, pada ajang Forbes Global CEO Conference 2025, di Hotel The St Regis, Jakarta.
Dikutip dari laman resmi Setneg, Kamis (16/10/2025), pada forum yang dihadiri para pemimpin perusahaan global dan investor dari berbagai negara itu , Prabowo secara terbuka berbagi pandangan dan pengalaman pribadi mengenai tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
Presiden juga menegaskan, korupsi merupakan “penyakit berbahaya” yang dapat menghancurkan negara, jika tidak ditangani dengan tegas.
“Menurut saya, korupsi itu penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad memberantasnya,” tandas Presiden.
Prabowo juga menuturkan kisah nyata saat pertama kali menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ia menegaskan kepada seluruh anggota keluarganya agar tidak terlibat dalam proyek-proyek di kementerian yang ia pimpin.
Dalam praktiknya, dia mengakui bahwa godaan bisnis tetap ada. Dia menceritakan bagaimana dirinya menolak proyek yang melibatkan anggota keluarganya sendiri, bahkan ketika mereka berusaha menawarkan proposal kerjasama.
“Suatu hari, salah satu keponakan saya datang membawa proyek. Saya bilang, ‘Kamu tidak pernah terlibat di bidang pertahanan, kamu tidak mengerti tentang itu. Jadi tidak, carilah usaha lain,” tutur Presiden.
Presiden Prabowo juga menguraikan langkah nyata pemerintahannya dalam menindak praktik ilegal di sektor sumber daya alam. Ia mencontohkan operasi pemberantasan tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang berhasil menyelamatkan aset negara bernilai miliaran dolar.
“Saya melakukan program pelatihan militer dengan kapal perang, pesawat, helikopter, dan drone. Kami blokade kedua pulau tersebut, tidak ada kapal yang bisa keluar masuk tanpa diketahui. Hasilnya, penyelundupan bisa kami hentikan dan kami berhasil menyelamatkan sekitar dua miliar dolar AS,” ungkapnya.
Selain sektor pertambangan, Prabowo juga menyoroti penegakan hukum terhadap perkebunan sawit ilegal. Kepala Negara mengungkapkan bahwa sebanyak 5 juta hektare lahan perkebunan ditemukan melanggar hukum, dan pemerintah bertindak tegas dengan mencabut konsesi perusahaan terkait.
”Saya katakan, saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya perintahkan Jaksa Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, untuk melakukan penyelidikan. Apa pun temuannya, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” tegas Presiden.
Dia juga optimistis penegakan hukum yang konsisten akan menumbuhkan kembali wibawa negara dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepala Negara menegaskan bahwa dirinya bertekad menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan memastikan pemerintah Indonesia dihormati oleh semua pihak.
“Saya bertekad menegakkan hukum, dan saya bertekad pemerintah Indonesia harus dihormati semua orang. Hukum adalah hukum, peraturan adalah peraturan. Siapa yang melanggar harus berhadapan dengan hukum. Sesederhana itu. Maksud saya, kita sedang memulihkan banyak aset negara, memulihkan banyak aset melalui efisiensi,” pungkasnya.
Penegakan hukum yang tegas memberikan kepastian bagi dunia usaha dan investor, sehingga Indonesia semakin dipercaya sebagai negara dengan iklim ekonomi yang adil, stabil, dan berdaya saing.
