JAKARTA (kabarpublik.id) – Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perlindungan sosial.
Arahan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara setelah melaporkan hasil pengesahan APBN 2027 kepada Presiden dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Sebelumnya, DPR RI bersama pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Suahasil mengatakan dalam pertemuan dengan Presiden, ia melaporkan postur APBN 2027, termasuk target pendapatan dan belanja negara.
Pendapatan negara dalam APBN 2027 ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dengan postur tersebut, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan, dan juga jumlah belanja. Kemudian, dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi, termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini,” kata Suahasil.
Ia kemudian menyampaikan arahan Presiden agar pengelolaan APBN tetap kredibel dan disertai efisiensi yang terukur.
“Arahan Bapak Presiden adalah untuk terus menjaga APBN supaya tetap kredibel, dan dilakukan terus efisiensi secara terukur agar yang namanya anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial, dan membangun infrastruktur,” ujar Suahasil.
Sinergi APBN dan Danantara
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas investasi yang akan ditangani Danantara serta pola kolaborasi antara APBN dan Danantara dalam mendukung program pembangunan.
Suahasil mengatakan APBN dan Danantara akan menjalankan fungsi yang saling melengkapi dalam mendukung perekonomian nasional.
“Kami berkolaborasi dengan sangat-sangat erat antara Danantara dengan APBN. Jadi, ibaratnya, Danantara dan APBN itu saling kolaborasi, berbagi tugas supaya menjaga perekonomian Indonesia,” katanya.
Menurut dia, APBN akan digunakan untuk membiayai program pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta operasional pemerintah.
Sementara itu, Danantara akan lebih berfokus pada kegiatan investasi. Karena itu, diperlukan sinergi dalam menentukan program dan pembagian peran antara kedua instrumen tersebut.
“APBN digunakan untuk membiayai program-program yang sifatnya pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan operasional pemerintah. Kemudian, Danantara itu adalah investasi. Investasi akan sangat kuat di Danantara,” ujar Suahasil.
APBN 2027 sendiri dirancang dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Pemerintah menyatakan kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan keberlanjutan fiskal.
