JAKARTA (kabarpublik.id) – Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (PERISAI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/26), bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Massa aksi membawa sejumlah tuntutan terkait isu kedaulatan negara, kebijakan ekonomi, hingga penolakan terhadap keterlibatan militer di sektor sipil.
Dalam aksi tersebut, PERISAI menyerukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu berpihak pada kepentingan asing. Massa juga mengkritik sejumlah kerja sama internasional yang dianggap dapat memengaruhi kedaulatan nasional.
Juru Bicara Aliansi PERISAI, Deodatus Sunda SE atau Dendy SE, menilai pemerintah saat ini menunjukkan kecenderungan membuka ruang dominasi asing melalui berbagai kerja sama pertahanan dan perdagangan internasional.
“Kami menilai sejumlah kebijakan pemerintah berpotensi mengurangi kedaulatan bangsa dan memperbesar ketergantungan terhadap negara asing,” ujar Dendy di sela aksi.
PERISAI juga menyoroti kerja sama perdagangan internasional yang disebut Agreement on Reciprocal Trade (ART). Menurut mereka, kesepakatan tersebut berpotensi merugikan kepentingan nasional jika tidak dikaji secara transparan dan berpihak kepada rakyat.
Selain itu, massa aksi mengkritik keterlibatan unsur militer di berbagai sektor sipil, termasuk agraria dan koperasi. Mereka meminta pemerintah lebih fokus pada penguatan ekonomi rakyat serta perlindungan hak-hak demokrasi masyarakat.
Dalam pernyataan sikapnya, PERISAI menyampaikan 10 tuntutan kepada pemerintah dan DPR RI, di antaranya penolakan terhadap imperialisme, penghentian militerisme di sektor sipil, evaluasi kebijakan fiskal dan moneter, hingga penggunaan hak interpelasi DPR terkait kerja sama perdagangan internasional.
Aliansi PERISAI menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk aspirasi rakyat yang meminta pemerintah lebih mengutamakan kepentingan nasional, menjaga kedaulatan negara, serta memperkuat demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
