JAKARTA (kabarpublik) – Usai dilantik, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (07/11/2025), mengatakan, pihaknya segera mulai bekerja secara efektif dan terbuka dalam merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mempercepat reformasi Polri.
“Bapak Presiden memberi pengarahan tentang apa saja yang diharapkan untuk dilakukan, dipersiapkan tim ini, dan nanti secara periodik dilaporkan kepada Presiden untuk diambil keputusan. Tentu kami akan mengadakan rapat intern dulu, dan insya Allah hari Senin (10/11/2025) jam 1 kami akan rapat pertama, di Kantor Polri,” katanya.
Dia juga mengatakan, Presiden Prabowo memberi arahan agar reformasi kepolisian tidak hanya dipahami sebagai pembenahan internal Polri. Arahan itu juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kelembagaan negara pasca reformasi.
“Salah satunya kepolisian, sesuai aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, terutama puncaknya pada bulan Agustus yang lalu, sebagaimana disuarakan tokoh-tokoh bangsa, yakni gerakan nurani bangsa yang mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk dibentuk tim,” tuturnya.
“Mudah-mudahan tim ini nanti bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Tentu bukan hanya hasilnya yang diperlukan, tapi juga proses bagaimana rekomendasi kebijakan yang perlu direformasi itu nanti diperoleh bagaimana caranya,” tambahnya.
Menurut Jimmy yang didampingi anggota tim, Presiden Prabowo turut mengarahkan agar Komisi Percepatan Reformasi Polri bekerja terbuka dan mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan. Menurutnya komisi ini akan melibatkan banyak pihak untuk mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan.
“Antartim ini dengan tim yang sudah dibentuk Bapak Kapolri, mudah-mudahan saling menunjang. Dan tim yang ada di internal Polri kita anggap sebagai tim yang menggambarkan sikap responsif Pak Kapolri menanggapi aspirasi segera, tanda kesiapan internal kepolisian untuk bersikap terbuka, untuk apa saja yang perlu diperbaiki, kita perbaiki,” tutupnya.
