SURABAYA (Kabarpublik.id) – Pagi di pesisir Brondong, Lamongan, Jawa Timur, selalu dimulai lebih cepat daripada kota. Ketika sebagian besar orang baru membuka mata, perahu-perahu nelayan sudah kembali dari laut membawa tongkol, cumi, dan harapan yang bergantung pada cuaca.
Di tempat seperti itu, laut bukan sekadar bentang air asin. Laut adalah dapur, sekolah anak-anak, ongkos hidup, sekaligus masa depan sebuah daerah.
Jawa Timur sejak lama hidup dari denyut ekonomi maritim. Provinsi ini memiliki garis pantai lebih dari 3.500 kilometer, ratusan ribu nelayan, pelabuhan besar, industri pengolahan ikan, galangan kapal, hingga jalur perdagangan yang menghubungkan kawasan timur Indonesia.
Namun, selama bertahun-tahun, laut sering dipandang sebatas sumber eksploitasi. Ikan ditangkap sebanyak mungkin, pesisir dibangun tanpa kendali, sementara ekosistem mangrove dan terumbu karang perlahan menyusut.
Kini, istilah ekonomi biru mulai sering terdengar dalam kebijakan pemerintah. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyebut ekonomi biru salah satu kunci menjadikan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.
Pemerintah pusat pun mendorong agenda serupa melalui pembangunan kampung nelayan, konservasi laut, hingga penguatan industri perikanan berkelanjutan.
Namun pertanyaannya, apakah ekonomi biru benar-benar akan menjadi jalan baru pembangunan Jawa Timur, atau hanya slogan baru yang terdengar indah di ruang seminar?
Laut terabaikan
Ada ironi besar dalam pembangunan Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Negeri kepulauan ini justru terlalu lama membangun dengan orientasi daratan. Kota tumbuh ke atas, jalan tol dibangun panjang, kawasan industri meluas, tetapi banyak kampung pesisir tetap tertinggal.
Padahal, potensi ekonomi kelautan Jawa Timur sangat besar. Data Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan produksi olahan kelautan mencapai lebih dari satu juta ton per tahun dan ratusan ribu ton di antaranya diekspor ke berbagai negara. Sektor ini menopang rantai ekonomi yang panjang, mulai dari nelayan, pengolah ikan, industri pendingin, logistik, hingga perdagangan ekspor.
Masalahnya, pertumbuhan ekonomi maritim sering tidak berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat pesisir. Banyak nelayan tetap hidup dalam ketidakpastian. Ketika musim buruk datang, penghasilan turun drastis. Harga ikan juga sering jatuh karena rantai distribusi yang panjang membuat keuntungan lebih banyak dinikmati tengkulak dan industri besar.
Di banyak wilayah pesisir utara Jawa Timur, abrasi menjadi ancaman serius. Mangrove rusak, sampah plastik meningkat, dan kualitas ekosistem menurun. Laut dipaksa menghasilkan lebih banyak, tetapi kemampuan laut untuk memulihkan dirinya sering diabaikan.
Di titik inilah ekonomi biru menjadi penting. Konsep ini sebenarnya sederhana, yakni bagaimana laut menghasilkan nilai ekonomi tanpa merusak ekosistemnya. Laut tidak lagi dipandang sebagai objek eksploitasi, melainkan ruang hidup yang harus dijaga agar terus produktif bagi generasi berikutnya.
Karena itu, ekonomi biru tidak cukup dimaknai sebagai peningkatan produksi ikan semata. Ia harus mencakup perubahan cara berpikir. Penangkapan ikan harus terukur, budidaya harus ramah lingkungan, kawasan pesisir harus dilindungi, dan masyarakat lokal harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton.
Jawa Timur memiliki modal kuat untuk itu. Selain sektor perikanan tangkap, provinsi ini memiliki potensi besar pada budidaya laut, industri garam, wisata bahari, energi pesisir, hingga industri pengolahan hasil laut. Kawasan seperti Banyuwangi, Situbondo, Sumenep, Pacitan, dan Trenggalek menyimpan kekayaan maritim yang belum sepenuhnya dikembangkan secara berkelanjutan. Namun, potensi besar selalu datang bersama tantangan besar.
Investasi berkelanjutan
Ekonomi biru sering terdengar menjanjikan karena menawarkan dua hal sekaligus, yakni pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Tetapi dalam praktiknya, dua kepentingan itu tidak selalu berjalan harmonis.
Pemerintah pusat saat ini mendorong investasi besar di sektor kelautan dan perikanan. Presiden Prabowo Subianto bahkan menyebut ekonomi biru sebagai masa depan pembangunan nasional dengan rencana pembangunan ribuan kapal ikan dan penguatan koperasi nelayan.
Langkah itu penting untuk meningkatkan produksi dan memperkuat kedaulatan pangan laut nasional. Tetapi investasi besar juga harus dibarengi tata kelola yang ketat. Jika tidak, ekonomi biru justru bisa berubah menjadi eksploitasi biru.
Jawa Timur memiliki pengalaman panjang tentang dampak pembangunan pesisir yang tidak terkendali. Alih fungsi kawasan mangrove, pencemaran industri di wilayah pantai, hingga praktik penangkapan ikan yang merusak pernah menjadi persoalan serius. Ketika laut rusak, yang paling pertama merasakan dampaknya justru masyarakat kecil.
Karena itu, ekonomi biru tidak boleh berhenti pada jargon keberlanjutan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa investasi maritim benar-benar berpihak pada ekologi dan masyarakat lokal.
Kebijakan penangkapan ikan terukur misalnya, harus benar-benar dijalankan secara konsisten. Pengawasan laut juga perlu diperkuat dengan teknologi yang lebih modern untuk menekan praktik illegal fishing dan eksploitasi berlebihan.
Di sisi lain, Jawa Timur juga membutuhkan lompatan besar dalam penguatan sumber daya manusia maritim. Pernyataan Khofifah tentang pentingnya SDM unggul menjadi sangat relevan. Sebab ekonomi biru bukan hanya soal laut, tetapi juga tentang kemampuan manusia mengelola teknologi, inovasi, dan pasar global.
Kebutuhan tenaga kerja maritim modern terus meningkat, mulai dari operator kapal, ahli logistik laut, teknologi pengolahan hasil perikanan, hingga profesi spesifik seperti underwater welding (pengelasan bawah air) yang kini dibutuhkan banyak negara.
Masalahnya, pendidikan maritim di Indonesia sering masih berjalan parsial. Banyak lulusan tidak sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan industri. Padahal, jika dikelola serius, ekonomi biru bisa membuka lapangan kerja baru dalam jumlah besar bagi anak muda Jawa Timur.
Hal lain yang sering luput dibahas adalah bagaimana ekonomi biru dapat menjadi jawaban atas ketimpangan pembangunan wilayah. Selama ini pertumbuhan ekonomi Jawa Timur cenderung terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan industri besar seperti Surabaya, Gresik, atau Sidoarjo. Padahal, pesisir selatan dan kepulauan Madura menyimpan potensi besar yang belum sepenuhnya berkembang.
Ekonomi biru semestinya menjadi alat pemerataan baru. Wisata bahari berbasis komunitas, industri pengolahan hasil laut skala kecil, budidaya rumput laut, hingga konservasi mangrove dapat menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di kawasan pesisir.
Menjaga masa depan
Ekonomi biru bukan hanya soal angka pertumbuhan atau nilai ekspor. Ia adalah cara melihat masa depan Indonesia sebagai negara maritim.
Jawa Timur berada pada posisi strategis untuk memimpin perubahan itu. Provinsi ini memiliki infrastruktur pelabuhan, industri pengolahan, perguruan tinggi maritim, dan komunitas nelayan yang besar. Tetapi semua itu hanya akan berarti jika pembangunan laut dilakukan dengan visi jangka panjang.
Pemerintah daerah perlu lebih serius membangun ekosistem ekonomi biru yang utuh. Tidak cukup hanya membangun pelabuhan atau menambah kapal, tetapi juga memperkuat koperasi nelayan, memperpendek rantai distribusi ikan, memperluas akses pembiayaan, dan memastikan anak-anak pesisir mendapat pendidikan yang baik.
Restorasi mangrove dan perlindungan pesisir juga harus dipandang sebagai investasi ekonomi, bukan sekadar proyek lingkungan. Mangrove yang sehat melindungi garis pantai, menyerap karbon, sekaligus menjadi habitat ikan yang menopang penghasilan nelayan.
Di tengah ancaman perubahan iklim, ekonomi biru juga menjadi peluang bagi Jawa Timur untuk membangun ekonomi yang lebih tahan krisis. Ketika banyak sektor bergantung pada sumber daya yang terbatas, laut menawarkan kemungkinan baru selama dikelola dengan bijak.
Laut Jawa Timur terlalu berharga jika hanya dijadikan ruang eksploitasi jangka pendek. Di dalamnya ada pangan, pekerjaan, perdagangan, bahkan identitas kebangsaan. Karena itu, ekonomi biru seharusnya tidak berhenti sebagai istilah pembangunan yang terdengar modern. Ia harus hadir nyata di kampung-kampung nelayan, di pelabuhan kecil, di kawasan mangrove, dan di meja makan masyarakat pesisir.
Sebab masa depan Jawa Timur mungkin memang tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada daratan. Masa depan itu bisa jadi sedang bergerak pelan bersama ombak yang setiap pagi membawa perahu-perahu pulang dari laut. (ant)
