JAKARTA (kabarpublik.id) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen mempercepat penanganan dan pemulihan infrastruktur transportasi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (27/1).
Menhub Dudy menegaskan, seluruh langkah yang dilakukan Kemenhub berfokus pada pemulihan konektivitas, peningkatan keselamatan transportasi, serta kelancaran distribusi logistik dan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak bencana.
“Kementerian Perhubungan berkomitmen mempercepat penanganan infrastruktur transportasi pascabencana secara terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan. Pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama,” ujar Dudy.
Ia menyampaikan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh kementerian dan lembaga diminta mengerahkan sumber daya secara maksimal dalam penanganan bencana di wilayah Sumatra. Kemenhub, kata Dudy, bertanggung jawab pada perbaikan, peningkatan, dan pembangunan kembali sarana serta prasarana transportasi.
Seluruh penanganan dilakukan mengacu pada Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi lintas kementerian dan lembaga. Menhub juga berharap dukungan dan pengawasan Komisi V DPR RI agar proses tanggap darurat hingga rekonstruksi berjalan optimal.
Di Provinsi Aceh, bencana berdampak pada tiga terminal tipe A, tiga terminal tipe B, dua Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), serta jalur rel kereta api Muara Satu–Kuta Blang sepanjang 30 kilometer dengan 65 titik terdampak.
Kerusakan juga terjadi pada perlengkapan keselamatan jalan seperti marka, rambu, lampu penerangan jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
Sementara di Sumatra Utara, bencana memengaruhi satu terminal tipe A serta jalur rel kereta api Medan–Binjai dan Binjai–Besitang sepanjang 99 kilometer dengan 88 titik terdampak. Kerusakan juga ditemukan pada marka, rambu, guardrail, dan lampu peringatan.
Adapun di Sumatra Barat, dampak bencana meliputi satu terminal tipe A dan jalur rel kereta api Padang–Lubuk Alung–Kayu Tanam sepanjang 52 kilometer dengan delapan titik terdampak, termasuk kerusakan fasilitas pendukung transportasi.
Dalam masa tanggap darurat, Kemenhub telah melakukan berbagai langkah, antara lain survei perlengkapan jalan, pengoperasian kembali angkutan perintis, perbaikan fasilitas layanan penumpang, serta dukungan distribusi logistik melalui transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Kemenhub juga menetapkan tarif nol rupiah Tol Laut serta memberikan diskon jasa kepelabuhanan bagi kapal pengangkut bantuan kemanusiaan.
Selain itu, Kemenhub mengerahkan ratusan taruna transportasi di tiga provinsi terdampak untuk membantu pembersihan fasilitas umum serta penyaluran bantuan logistik dan obat-obatan. Dukungan lainnya berupa penyiagaan 12 pesawat dan tujuh helikopter di tujuh bandara guna memastikan respons cepat dalam kondisi darurat.
Ke depan, Kemenhub akan fokus pada pelaksanaan Rencana Aksi 2026–2028 yang mencakup tahap tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Perkiraan kebutuhan anggaran penanganan transportasi pascabencana mencapai lebih dari Rp1,4 triliun, dengan prioritas pemulihan lalu lintas, rehabilitasi terminal, perbaikan prasarana perkeretaapian, serta peningkatan fasilitas bandara sebagai simpul tanggap bencana.
“Kami optimistis dengan dukungan Komisi V DPR RI, pemulihan infrastruktur transportasi di wilayah terdampak dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” tutup Menhub Dudy.
