Kadis Koperasi dan UKM Kota Ternate Sambut Kunjungan Anggota DPD RI Ikbal Hi Djabid

Laporan : Yadi
Editor : YR

MALUKU UTARA [kabarpublik.id] – Kedatangan anggota komite IV DPD RI, Ikbal Hi. Djabid di dampingi Staf Ahli, Udi Lahabato disambut baik oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate Hadi Haerudin.

Kunjungan kerja tersebut dalam rangka mnyerap  aspirasi. Pada reses ini lebih fokus pada   pengawasan dan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 16 tentang Statistik, yang fokus pada sensus pertanian tahun 2023, dan Undang  – Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang BI.

Hadi menyatakan, reses yang dilakukan Pak Ikbal hari ini untuk mendengar dan melihat  sejauh mana perkembangan UMKM di Kota  Ternate.

Berbagai macam kemasan produk dan bahan baku yang mahal terjadi di UMKM tentu perlu disampaikan ke beliau sebagai masukan untuk  memperjuangkan apa yang dialami dan dirasakan oleh pelaku UMKM di Kota Ternate.

“Dalam pertemuan tadi kami telah menyampaikan berbagai macam persoalan, mulai dari masalah SDM, masalah pasar, dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi permasalahan bagi UMKM,” ucapnya kepada media ini di kantornya, Senin (27/2/2023)

Maka dari itu, sangat membutuhkan perhatian  dari Pak Ikbal untuk menyampaikan hal ini kepada pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam rangka mendorong pengembangan UMKM khususnya yang ada di Kota Ternate.

Sementara di sisi yang lain juga bagaimana bisa mempromosikan prodak-prodak unggulan khas Ternate yang telah dibuat oleh para UMKM, ya paling tidak bisa masuk ke pasar nasional. Begitu pun juga masalah bahan baku yang   dihadapi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM.

“Ini juga menjadi perhatian karena dengan kesulitan bahan baku tentu saja mendorong kenaikan prodak salah satunya misalnya sirup pala dan lain-lain. Kita berharap kedepan lebih tumbuh dan berkembang,” ujar Hadi.

Dikatakan, sehingga bisa memenuhi harapan pelaku UMKM terutama pada persoalan bahan baku. Jika itu tersedia maka bisa berpengaruh pada penurunan harga prodak. Disamping itu, karena Ternate memiliki pulau terluar, seperti Batang Dua, Hiri, dan Moti maka diharapkan, pemerintah pusat atau pemerintah provinsi bisa memfasilitasi alat transportasi laut.

“Di tiga wilayah terluar ini kan ada koperasi dan UMKM untuk menjangkau kesana tentu harus ada transportasi dalam rangka untuk melihat perkembangan ekonomi. Mudah – mudahan Pak Ikbal turut menyampaikan kepada pemerintah supaya bisa menjadi perhatian,” pungkasnya. #[KP]