JAKARTA (kabarpublik.id) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026). Keputusan tersebut mendapat tanggapan dari Barisan Relawan Jalan Perubahan Barisan Relawan Jokowi (BaraJP) yang menyatakan menghormati langkah politik Gibran.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP BaraJP, Sandri Rumanama, membenarkan kabar pengunduran diri tersebut. Ia menyebut Gibran telah mengambil keputusan sebelum 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah dan kedudukannya sebagai wakil presiden.
“Mas Wapres sudah mengundurkan diri secara terhormat, bukan dimakzulkan,” ujar Sandri.
Sandri menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan pilihan Gibran di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP BaraJP, Boy Nababan, melalui keterangan kepada kabarpublik.id menyampaikan bahwa organisasinya menghormati dan menghargai keputusan yang diambil Gibran.
“BaraJP menghormati dan menghargai keputusan yang dipilih oleh Mas Wapres. BaraJP meyakini keputusan yang diambil oleh Mas Wapres adalah untuk kepentingan dan kebaikan bangsa dan negara Indonesia,” kata Boy.
Boy juga menyampaikan bahwa Gibran telah menginformasikan rencana pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri saat bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa pagi. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam.
Menurut Prasetyo, pembicaraan tersebut berlangsung di tengah dinamika hukum terkait dokumen pendidikan Gibran, menyusul perkembangan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pada Rabu (11/11/2026), Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi turut membenarkan bahwa Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI.
Di sisi lain, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Usulan tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Dengan demikian, pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional, di tengah menguatnya polemik mengenai dokumen pendidikan dan proses politik di parlemen.
