JAKARTA (kabarpublik.id) – Institut Marhaenisme 27 menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi karya sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale di Sekretariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Jakarta Selatan, Sabtu (16/5/26).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pendidikan politik publik untuk meningkatkan kesadaran terhadap persoalan hak atas tanah, ketahanan pangan, adat dan budaya, serta kerusakan lingkungan yang dialami masyarakat adat di Papua Selatan.
Film Pesta Babi menyoroti dampak proyek-proyek berskala besar, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti food estate, perkebunan tebu, dan perkebunan kelapa sawit yang dinilai mengubah kawasan hutan dan tanah ulayat menjadi area industri.
Judul film diambil dari tradisi pesta babi yang menjadi simbol persaudaraan dan kehormatan masyarakat adat Papua. Tradisi tersebut dianggap tidak dapat dipisahkan dari keberadaan tanah leluhur mereka.
Perwakilan Divisi Kajian dan Publikasi Institut Marhaenisme 27, Dhiva, mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran politik masyarakat.
“Ini adalah bagian dari usaha rakyat untuk merebut kembali kedaulatan dalam arti yang paling mendasar, sekaligus sebagai bentuk pendidikan politik terkait berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia,” ujarnya.
Diskusi dipandu oleh Miftah dari Institut Marhaenisme 27. Dalam pemaparannya, ia menilai praktik ekstraktivisme di Papua Selatan bukan fenomena baru, melainkan pola yang telah berlangsung selama puluhan tahun di berbagai wilayah Indonesia.
“Praktik ini terus berpindah dari Sumatra, Kalimantan, hingga Papua. Kini kembali diperkuat dengan dalih ketahanan pangan dan energi yang berujung pada pengusiran masyarakat adat dari tanahnya sendiri,” kata Miftah.
Pemantik diskusi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Sandi, menjelaskan bahwa pihaknya bersama koalisi masyarakat sipil terus melakukan advokasi terhadap proyek PSN di Papua Selatan.
Ia juga menyoroti adanya pelarangan pemutaran film dokumenter tersebut di sejumlah daerah yang dinilai sebagai ancaman terhadap ruang demokrasi.
Menurutnya, proyek PSN di Papua berpotensi mengubah fungsi hutan dalam skala besar dan mengancam keberlangsungan ekosistem serta masyarakat adat setempat.
Sementara itu, Rika dari Partai Hijau Indonesia menilai film Pesta Babi menghadirkan refleksi sejarah panjang penolakan masyarakat Papua terhadap eksploitasi sumber daya alam.
Ia menyinggung simbol salib merah dalam adegan pembuka film yang mengingatkannya pada gerakan penolakan perusahaan tambang di Papua Pegunungan pada era 1970-an.
Diskusi berlangsung terbuka dan interaktif dengan melibatkan seluruh peserta nobar. Direktur Eksekutif Institut Marhaenisme 27, Deodatus Sunda Se, menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi sarana membangun kesadaran kolektif dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat.
“Papua bukan tanah kosong,” tegasnya saat menutup diskusi.
