Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keterangan di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa di dalam gelar perkara, akan dibahas fakta dan bukti-bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan.
“Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” katanya.
Setelah gelar perkara ini, Susatyo mengatakan pihaknya akan melaksanakan ekspose perkara di Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11).
Adapun dalam proses penyidikan, telah digeledah beberapa lokasi, salah satunya sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11) malam. Rumah tersebut diduga menjadi posko makar oleh salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, yakni EHS.
“Ada beberapa posko yang kami lakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar,” kata Susatyo.
Akan tetapi, ia masih belum bisa membeberkan hasil penggeledahan.
Diketahui, Bareskrim Polri telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan peristiwa tindak pidana makar terhadap Presiden, termasuk pemufakatan jahat, yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Sementara dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka yang merupakan perwira tinggi Polri, yaitu LSP, AS, EHS, dan SU. (ant)




