JAKARTA (kabarpublik.id) – Anggota DPD RI dari Provinsi Kepulauan Riau, Dwi Ajeng Sekar Respaty, menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perlu terus diperkuat untuk menghadapi semakin kompleksnya pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara.
Hal itu disampaikan Dwi Ajeng saat Komite IV DPD RI mendalami kapasitas dan gagasan para calon Anggota BPK RI dalam rangkaian proses pendalaman yang berlangsung di Jakarta pada 26–27 September 2026.
Menurut Dwi Ajeng, penguatan BPK tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam melakukan pemeriksaan. Lembaga tersebut juga harus mampu mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara dan daerah secara berkelanjutan.
“Kita tidak hanya melihat kemampuan teknis pemeriksaan, tetapi juga bagaimana BPK dapat memastikan hasil pemeriksaan memberikan manfaat nyata bagi perbaikan tata kelola keuangan negara dan daerah,” ujar Dwi Ajeng.
Ia mengatakan, pengelolaan keuangan negara yang semakin dinamis dan kompleks membutuhkan lembaga pemeriksa yang memiliki kapasitas memadai, kredibel, serta mampu menjaga kualitas pemeriksaan.
Karena itu, pendalaman terhadap para calon Anggota BPK dinilai penting untuk memastikan calon pimpinan lembaga tersebut memiliki kemampuan dan gagasan yang relevan dalam menjawab tantangan pengawasan keuangan negara ke depan.
Selain kompetensi, Dwi Ajeng menekankan pentingnya integritas dan independensi dalam menjalankan tugas BPK. Menurutnya, kedua aspek tersebut merupakan fondasi utama untuk menjaga kredibilitas hasil pemeriksaan sekaligus kepercayaan masyarakat.
“BPK yang kuat membutuhkan kepemimpinan yang berintegritas dan independen. Dua hal ini menjadi fondasi penting agar fungsi pemeriksaan keuangan negara dapat berjalan secara kredibel dan memberikan kepercayaan publik,” tegasnya.
Dwi Ajeng menambahkan, proses pendalaman calon Anggota BPK merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan DPD RI. Proses tersebut diperlukan untuk menilai kapasitas, gagasan, dan komitmen para calon dalam memperkuat fungsi pemeriksaan serta meningkatkan tata kelola keuangan negara.
Berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan, Komite IV DPD RI menetapkan 10 calon yang akan dipilih untuk mengisi dua posisi Anggota BPK RI periode 2026–2031. Nama-nama tersebut selanjutnya akan direkomendasikan kepada DPR RI.





