JAKARTA (kabarpublik.id) – Komite II DPD RI menilai perlindungan dan pemberdayaan nelayan masih perlu diperkuat. Salah satu langkah yang didorong adalah optimalisasi program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua II Komite II DPD RI Abdul Waris Halid dalam Rapat Finalisasi Laporan Pengawasan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Tahun 2026 di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Waris mengatakan, hasil pengawasan tersebut akan memuat berbagai temuan dan rekomendasi terkait pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2016. Menurut dia, regulasi tersebut telah mengatur sejumlah aspek perlindungan nelayan, tetapi pelaksanaannya masih belum sepenuhnya efektif.
“Undang-Undang Nomor 7 telah mencakup berbagai aspek perlindungan nelayan. Namun, yang perlu kita lihat adalah apakah pasal-pasal yang ada ini sudah berjalan efektif atau belum, sehingga kalau memang tidak efektif perlu dilakukan revisi,” ujar Waris.
Komite II DPD RI menilai sejumlah persoalan masih menghambat perlindungan nelayan, terutama terkait ketersediaan sarana usaha, kepastian ruang usaha, perlindungan terhadap risiko, peningkatan kapasitas, serta penguatan kelembagaan nelayan.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah keterbatasan infrastruktur dasar perikanan. Di sejumlah wilayah, termasuk Kepulauan Seribu, ketersediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) masih terbatas.
Kondisi tersebut membuat nelayan harus mengeluarkan biaya operasional lebih besar. Beban ini dinilai semakin berat bagi nelayan tradisional yang menggunakan kapal berukuran kecil.
Selain infrastruktur, Komite II DPD RI menilai program pemberdayaan dan diversifikasi usaha masyarakat pesisir belum berjalan optimal. Pengembangan usaha budi daya perikanan maupun wisata bahari masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pelatihan praktis, model bisnis, akses permodalan, dan pasar.
Narasumber dalam rapat tersebut, Matheus Stefi Pasimanjeku, turut menyoroti persoalan pembiayaan bagi nelayan kecil dan menengah. Ia berharap perbankan memberikan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan aset produktif yang dimiliki nelayan.
“Harapan saya, melalui Komite II ini yang bisa mengusulkan ke pemerintah, agar nelayan kecil dan menengah bisa mendapatkan pinjaman dari bank bukan saja dalam menggunakan koperasi, tapi bisa jadi jaminan itu perahu,” kata Matheus.
Sementara itu, Wakil Ketua I Komite II DPD RI Angelius Wake Kako menyoroti persoalan perizinan bagi nelayan kecil, khususnya pemilik kapal di bawah 4 GT (gross tonnage).
Menurut Angelius, mekanisme perizinan perlu ditinjau agar tidak menambah beban administratif bagi nelayan. Ia juga mendorong pembagian kewenangan pusat dan daerah yang lebih jelas dalam pelayanan kepada nelayan.
“Saya kira penting agar kewenangan perizinan tertentu bagi nelayan kecil ini dapat dikembalikan kepada pemerintah kabupaten/kota sehingga pelayanan menjadi lebih dekat dengan masyarakat,” tegasnya.
Angelius juga menekankan pentingnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar perikanan.
Komite II DPD RI menilai program Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir. Program tersebut diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mendorong peningkatan skala usaha, daya saing, akses pembiayaan, nilai tambah produk perikanan, serta kelembagaan masyarakat nelayan.
Hasil pengawasan Komite II DPD RI selanjutnya akan menjadi bahan bagi DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyusun rekomendasi kepada pemerintah. Rekomendasi tersebut diarahkan untuk memperbaiki kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, serta petambak garam.





