JAKARTA (kabarpublik.id) – Komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani kembali ditegaskan melalui penandatanganan pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Pusat, Senin (27/4/26).
Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin, Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda DKI Jakarta Hari Nugroho, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Denny Wahyu Haryanto, Sekretaris Dinas Dukcapil Muhammad Nurrhaman, Inspektur Pembantu Rianta Widya Amalia, serta Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Pusat Syamsu Bachri. Hadir pula perwakilan lintas instansi dan jajaran pelayanan administrasi kependudukan tingkat kecamatan hingga kelurahan.
Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Pusat, Syamsu Bachri, menegaskan pentingnya perubahan pola pikir aparatur sebagai pelayan masyarakat. Menurutnya, jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab.
Ia juga menekankan bahwa tantangan pelayanan publik semakin kompleks, sehingga aparatur dituntut menghadirkan inovasi dan kinerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto, menyoroti pentingnya efektivitas program pelayanan. Ia menegaskan setiap kegiatan harus memiliki tujuan jelas serta menghasilkan output yang terukur dan dirasakan masyarakat.
“Program yang belum optimal harus diperkuat implementasinya agar pelayanan publik semakin berkualitas,” ujarnya.
Di sisi lain, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menekankan pentingnya integritas aparatur. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi praktik yang merugikan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan.
Arifin juga meminta seluruh jajaran bekerja dengan standar yang jelas, transparan, dan mampu menyelesaikan pekerjaan secara tuntas demi kepuasan masyarakat.
Penandatanganan komitmen Zona Integritas ini menjadi langkah konkret dalam mendorong reformasi birokrasi, khususnya di sektor pelayanan administrasi kependudukan di Jakarta Pusat. Diharapkan, komitmen tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam pelayanan sehari-hari.
