JAKARTA (kabarpublik.id) – Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menilai kebijakan kemandirian energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurut Meitri, peningkatan produksi energi dalam negeri harus diikuti dengan perluasan akses energi, subsidi yang lebih tepat sasaran, serta perlindungan terhadap lingkungan.
“Semangat kemandirian energi yang disampaikan Presiden Prabowo perlu didukung. Ukurannya harus terlihat dari meningkatnya produksi energi domestik, semakin meratanya akses masyarakat terhadap energi, subsidi yang semakin tepat sasaran, serta berkurangnya ketergantungan terhadap energi impor secara bertahap,” ujar Meitri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/8/2026).
Ia menjelaskan, RAPBN 2027 mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp272,95 triliun. Angka tersebut meningkat 20,1 persen dibandingkan outlook APBN 2026 sebesar Rp227,26 triliun.
Anggaran subsidi tersebut terdiri atas Rp142,84 triliun untuk BBM tertentu dan LPG 3 kilogram serta Rp130,11 triliun untuk subsidi listrik.
Meitri menilai kenaikan anggaran subsidi diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan energi tetap terjangkau. Namun, pemerintah perlu memperkuat akurasi data penerima serta pengawasan distribusi agar subsidi tidak salah sasaran.
“Subsidi merupakan instrumen keberpihakan negara. Karena itu, pelaksanaannya perlu didukung dengan sistem pendataan yang akurat agar manfaatnya benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” katanya.
Anggaran Kementerian ESDM Naik
Politikus dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII itu juga menyoroti kenaikan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari Rp10,12 triliun dalam APBN 2026 menjadi Rp27,37 triliun pada RAPBN 2027.
Anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk mendukung program energi dan ketenagalistrikan, termasuk listrik desa, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), jaringan gas kota, dan pembangunan infrastruktur gas.
Pemerintah menargetkan 3.054 desa mendapatkan akses listrik pada 2027. Selain itu, ditargetkan terdapat 350.000 sambungan listrik baru dan 150.000 sambungan rumah jaringan gas.
Meitri berharap peningkatan anggaran tersebut dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Listrik desa tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan, mendorong perkembangan UMKM, dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta pelaksanaan program energi dilakukan secara transparan, terukur, dan tepat sasaran.
Pengawasan dan Lingkungan Perlu Diperkuat
Meitri juga menekankan pentingnya pengawasan seiring meningkatnya pembangunan sektor energi. Ia mencermati adanya penyesuaian anggaran pada sejumlah program, termasuk Mitigasi dan Pelayanan Geologi serta Penegakan dan Pelayanan Hukum.
Menurutnya, pengawasan harus diperkuat agar pembangunan sektor energi tetap berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Pengembangan sektor energi perlu diimbangi dengan pengawasan yang efektif agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” katanya.
Selain sektor energi, Meitri menyoroti alokasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dalam RAPBN 2027 yang mencapai Rp1,232 triliun.
Ia menilai pembangunan energi, investasi, dan hilirisasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. Pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, mitigasi perubahan iklim, serta pengawasan lingkungan dinilai menjadi bagian penting dari agenda tersebut.
“Kemandirian energi yang kita bangun perlu menjadi kemandirian energi yang berkelanjutan. Energi tersedia, masyarakat dapat menjangkaunya, negara semakin mandiri, dan lingkungan tetap terjaga,” pungkas Meitri.
