JAKARTA (kabarpublik.id) – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah segera merealisasikan penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk periode Februari–Maret 2026.
Alex menilai bantuan yang dirancang untuk membantu masyarakat menghadapi Ramadan dan Idulfitri itu terlambat disalurkan karena hingga Mei 2026 serapan anggarannya masih nol persen.
“Penyaluran bantuan ini ditujukan Presiden Prabowo untuk meringankan beban masyarakat saat Ramadan dan Lebaran. Namun hingga sekarang realisasinya belum berjalan,” kata Alex di Jakarta, Rabu.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI bersama Badan Pangan Nasional terkait evaluasi pelaksanaan anggaran 2025 dan progres anggaran 2026.
Alex mempertanyakan penyebab belum dijalankannya program bantuan pangan yang mencakup kebutuhan 664.888 ton beras dan 132,9 juta liter minyak goreng merek MinyaKita.
Menurut dia, keterlambatan penyaluran bantuan bertentangan dengan tujuan utama pembentukan Badan Pangan Nasional, yakni menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan nasional.
“Sekarang harga pangan terus naik. Jika alasannya karena dampak perang global, kami bisa memahami. Namun yang terpenting adalah langkah konkret pemerintah untuk mengantisipasi gejolak tersebut,” ujarnya.
Alex juga menyoroti belum adanya kebijakan nyata dari Bapanas untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok yang mulai merangkak naik di berbagai daerah.
Selain itu, ia meminta Bapanas memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog sebagai lembaga yang bertugas mendistribusikan bantuan pangan kepada masyarakat.
Ia mendesak pemerintah segera menyusun langkah strategis untuk mengendalikan harga sembako sekaligus mempercepat mekanisme penyaluran bantuan.
“Segera laporkan ke Komisi IV DPR RI jika peta jalan penanganan lonjakan harga pangan sudah disusun,” kata Alex.
