oleh

DPD PDIP Malut Menolak Keputusan Mendagri Berikan SK Penjabat Morotai Usulan Bupati Morotai

Laporan : Iswadi
Editor : YR

MALUKU UTARA [kabarpublik.id] – Usulan Sekretaris Daerah menjadi Penjabat Bupati di Morotai secara tegas ditolak oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD – PDIP) Provinsi Maluku Utara.

Hal ini diungkap oleh Ketua DPD PDIP Provinsi Malut Muhammad Senen saat di wawancarai awak media seusai acara kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) di pantai Tugulufa Kota Tidore Kepulauan. Jumat (20/05/2022)

Menurut Ketua DPD PDIP Maluku Utara bahwa secara hirarki setiap pergantian penjabat Bupati itu diusulkan oleh Gubernur dengan melayangkan tiga nama ke.mendagri dan di pilih siapa yang menjadi Penjabat Bupati.

“Secara Pribadi saya tidak sependapat apa yang di usulkan oleh Beny Laos untuk menunjuk Sekertaris Daerahnya menjadi Penjabat Bupati di Morotai,”Tuturnya

Ketua DPD PDIP Muhammad Senen yang biasa disapa Ayah Erik juga menjalankan bahwa Gubernur adalah panjang tangan dari Mendagri dan kenapa usulan Gubernur tak dihiraukan oleh Mendagri malah memilih usulan dari Bupati Morotai untuk mengangkat sekertaris Daerah menjadi Penjabat Semememtara.

“Jika sekda ditambahkan menjadi Penjabat Bupati itu repot karena sekda adalah jabatan strategi jika sekda merangkap dua jabatan strategi itu maka akan repot”Ungkap Ayah Erik

Ayah Erik juga mengatakan Dengan kondisi yang dihadapi Pemda Morotai sekarang ini butuh pembinaan oleh pejabat luar. Orang semua tahu, bahkan DPRD dan ASN pun di sana juga merasakan efek dari pemerintahan yang ada maka seharusnya ada orang diluar dari sistem itu bisa masuk agar bisa membenahinya.

“Jika seandainya Mendagri memberikan itu kepada Sekda maka persoalan itu tak akan selesai karena dipimpin oleh orang yang sama,”Ujarnya

Ketua DPD PDIP Malut ini juga menambahkan bahwa dirinya sependapat dengan apa yang dikatakan Gubernur bahwa pihaknya tidak akan melantik Penjabat Bupati Morotai jika dipilih oleh Mendagri nantinya.

“Betul apa yang dikatakan Gubernur sebab setiap penjabat Bupati harus diusulkan oleh Gubernur bukan diusulkan oleh Bupati dan di iyakan oleh Mendagri jika usulan gubernur ditolak oleh Mendagri dan menerima usulan dari Bupati maka indikasi politiknya kuat dan ini perlu ditanyakan,”Pungkasnya #[KP]

Apa Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Komentar