Laporan : Serman Tahala
Editor : YR
GORONTALO [kabarpublik.id] – 11 April 2022 merupakan hari dimana seluruh Mahasiswa di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan berbagai tuntutan terhadap kebijakan – kebijakan Pemerintah.
Seperti unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Boalemo bersatu ini, menyuarakan berbagai tuntutan nya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
Mulai dari mendesak pemerintah agar menstabilkan kembali harga bahan pokok, mengusut tuntas mafia minyak goreng, menolak penundaan pemilu serentak di tahun 2024 mendatang hingga meminta Pemerintah untuk menyelesaikan berbagai perkara dugaan kasus korupsi yang marak terjadi di daerah tersebut.
Dihadapan Bupati Boalemo, Koordinator masa aksi Nanang Syawal menyampaikan agar pemerintah daerah serius dalam menangani berbagai persoalan yang selama ini menjadi momok di daerah.
Sebab hal itu menurutnya, sangat menyulitkan masyarakat, terlebih di tengah kondisi pandemi covid – 19 yang saat ini masih berlangsung.
“Kebijakan menaikan harga berbagai kebutuhan bahan pokok ini sangat menyulitkan masyarakat, terlebih lagi di tengah kondisi naiknya harga minyak goreng. Selain itu, Pemda juga harus mengusut tuntas kasus-kasus koprupsi yang marak terjadi pada mereka yang berstatus ASN di Boalemo,” Tegas Nanang.
Sementara itu, Bupati Boalemo Anas Jusuf sangat mengapresiasi langkah para mahasiswa yang telah menggelar aksi unjuk rasa tersebut.
Sebab, hal ini kata Anas, merupakan bentuk perhatian mahasiswa terhadap kinerja dari pemerintah daerah.
“Kami mengapresiasi aksi dari teman-teman mahasiswa. Karena hal ini memang untuk mengoreksi kinerja – kinerja dari pemerintah daerah,” Ucap Bupati Anas dihadapan masa aksi.
Lebih lanjut Bupati Anas mengatakan terkait beberapa tuntutan yang dilontarkan oleh masa aksi ini, pihak nya akan segera melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait serta melakukan upaya penetrasi terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok ini.
“Kami dari Pemda Boalemo akan melakukan berbagai upaya agar harga kebutuhan pokok ini tidak lagi terjadi kelangkaan. Sedangkan untuk isu penundaan pemilu serentak di tahun 2024 mendatang, pada intinya kami juga mendukung hal tersebut. Dan itu sudah ada jawabannya dari pemerintah pusat,” Pungkas Bupati Boalemo. #[KP]
